Salin Artikel

Prabowo Beri Sinyal Tolak Jadi Cawapres Ganjar, PDI-P: Kita Enggak Model Kawin Paksa

Menurutnya, PDI-P juga memiliki proses komunikasi sebelum mencari sosok cawapres pendamping Ganjar.

"Ya, tentu saja kita kan enggak model kawin paksa, tentu ada pacarannya, ada pemahamannya, ada komitmen terhadap rakyat bangsa dan negara," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/4/2023).

Hal itu disampaikan Hasto ketika ditanya tanggapan soal Prabowo yang memberikan sinyal menolak diduetkan dengan Ganjar sebagai cawapres.

Lebih lanjut, Hasto menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal nama-nama kandidat cawapres pendamping Ganjar.

Menurutnya, nama-nama itu yang terus dikaji PDI-P dan akan diputuskan oleh Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Kami melakukan kajian terus menerus dan nantinya dijajaki oleh Ibu Megawati Soekarnoputri yang ambil keputusan," ujar Hasto.

Di sisi lain, Hasto juga ditanya soal dugaan PDI-P mengajak Prabowo menjadi cawapres Ganjar.

Ia mengatakan, tidak ada PDI-P mengajak maupun niat menjodohkan Ganjar dengan Prabowo.

"Jadi enggak ada proses-proses yang terkait dengan jodoh menjodohkan. Karena semua itu berjalan dengan natural sesuai dengan kehendak dari masyarakat," kata Hasto.

Menanggapi hal itu, Prabowo Subianto tidak mau berandai-andai. Sebab, saat ini dirinya sudah dicalonkan sebagai capres dari Partai Gerindra.

"Partai mencalonkan saya sebagai capres. Partai saya agak kuat, sekarang," kelakar Prabowo saat ditemui di kediaman Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (22/4/2023).

Selain itu, secara gamblang Menteri Pertahanan itu mengatakan bahwa pihaknya juga masih melihat situasi atau perkembangan dinamika politik saat ini.

"Lihat perkembangan, dinamika. Beliau (Ganjar Pranowo) sudah dicalonkan capres. Kita lihat perkembangan dan dinamika. Jangan berandai-andai," ujar Prabowo.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/24/18183371/prabowo-beri-sinyal-tolak-jadi-cawapres-ganjar-pdi-p-kita-enggak-model-kawin

Terkini Lainnya

Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Nasional
Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Nasional
Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Nasional
Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Nasional
RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

Nasional
BNPB Bakal Pasang Rambu Rawan Banjir Lahar di 3 Desa Terdampak Erupsi Gunung Ibu

BNPB Bakal Pasang Rambu Rawan Banjir Lahar di 3 Desa Terdampak Erupsi Gunung Ibu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke