Salin Artikel

Mahfud Sebut Satgas Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Disetujui Komisi III DPR dan Segera Dibentuk

Hal itu disampaikan setelah rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNPP TPPU) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

“Nanti satgasnya tidak lama lagi lah. Ini kan minggu depan sudah mulai libur Lebaran,” ujar Mahfud pada awak media.

Ia pun menuturkan bahwa satgas bakal memiliki tugas yang berbeda dengan KNPP TPPU.

Satgas, lanjut Mahfud, dibentuk hanya untuk menyelesaikan satu persoalan. Sedangkan KNPP TPPU mesti mengurusi dugaan pencucian uang di semua kementerian dan lembaga pemerintah.

“Kalau satgas itu kasuistis, seperti ad hoc, penjelasan kasus ini, kasus ini, satgas tidak permanen,” ucap dia.

Ia menuturkan, satgas yang akan dibentuk bakal fokus untuk membongkar dugaan pencucian uang terkait kasus ekspor emas senilai Rp 189 triliun yang diduga melibatkan sejumlah pihak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“(Satgas) ini hanya menyangkut bea, dan cukai, dan pajak,” imbuh dia.

Diketahui Mahfud dan Sri Mulyani hari ini menjelaskan pada Komisi III DPR RI terkait data transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu.

Adapun Mahfud dan Sri Mulyani dianggap menyampaikan data yang berbeda dalam rapat dengan Komisi III DPR dan Komisi XI DPR pada dua pekan lalu.

Namun demikian, Mahfud menyatakan data yang disampaikan keduanya sama. Perbedaannya hanya terletak pada penyajian semata.

Ia menuturkan Sri Mulyani hanya mengungkapkan kejanggalan transaksi dari laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) PPATK yang diberikan pada Kemenkeu.

Sedangkan Mahfud menyampaikan LHA dan LHP PPATK baik yang diterima Kemenkeu, maupun diberikan ke aparat penegak hukum.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/11/21510121/mahfud-sebut-satgas-transaksi-janggal-rp-349-triliun-disetujui-komisi-iii

Terkini Lainnya

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke