Salin Artikel

KPK: Oknum Itu Harus Dibersihkan, tetapi Jangan Berhenti Bayar Pajak

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menilai, adanya oknum yang terindikasi korupsi tersebut sedianya tak menjadi alasan warga tidak membayar pajak. 

“Oknum itu harus dibersihkan, tetapi jangan bilang kita berhenti bayar pajak. Tidak boleh,” kata Pahala saat ditemui awak media di Gedung Kemenpan-RB, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2023).

Pahala menekankan bahwa semua orang harus menunaikan kewajibannya dengan membayar pajak.

“Kalau enggak mau bayar pajak ya jangan di Indonesia, begitu saja,” ujar Pahala.

Pahala mengatakan, pada Selasa dan Kamis pekan depan, Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Timur Wahono Saputro akan ke Gedung KPK. 

Keduanya akan dimintai keterangan seputar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka.

“Selasa-Kamis. Terbalik-baliklah, mana yang Selasa mana yang Kamis, saya lupa,” tutur Pahala.

Adapun data 134 pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan yang memiliki saham di 280 perusahaan tertutup diserahkan ke pihak Inspektorat hari ini.

Menurut Pahala, pegawai Ditjen Pajak memiliki saham di perusahaan bukanlah kesalahan karena tidak dilarang oleh undang-undang.

Namun, KPK perlu mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut dari Kementerian Keuangan mengenai kepemilikan perusahaan itu.

“Ini kan umumnya atas nama istrinya, perusahaan apa itu, ada kaitannya tidak dengan jabatan mereka? Kalau ada kaitannya kan ini ada konflik kepentingan nanti di situ. Itu yang kita akan sampaikan,” ujar Pahala.

Adapun Ditjen Pajak serta Bea dan Cukai Kemenkeu menjadi sorotan karena beberapa pejabatnya kedapatan memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.

LHKPN sejumlah pejabat pun diulik oleh publik dan diviralkan.

Aduan terbuka oleh publik itu kemudian ditindaklanjuti KPK dengan melakukan klarifikasi asal usul harta kekayaan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/21151491/kpk-oknum-itu-harus-dibersihkan-tetapi-jangan-berhenti-bayar-pajak

Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke