Salin Artikel

KPK: Oknum Itu Harus Dibersihkan, tetapi Jangan Berhenti Bayar Pajak

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menilai, adanya oknum yang terindikasi korupsi tersebut sedianya tak menjadi alasan warga tidak membayar pajak. 

“Oknum itu harus dibersihkan, tetapi jangan bilang kita berhenti bayar pajak. Tidak boleh,” kata Pahala saat ditemui awak media di Gedung Kemenpan-RB, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2023).

Pahala menekankan bahwa semua orang harus menunaikan kewajibannya dengan membayar pajak.

“Kalau enggak mau bayar pajak ya jangan di Indonesia, begitu saja,” ujar Pahala.

Pahala mengatakan, pada Selasa dan Kamis pekan depan, Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Timur Wahono Saputro akan ke Gedung KPK. 

Keduanya akan dimintai keterangan seputar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka.

“Selasa-Kamis. Terbalik-baliklah, mana yang Selasa mana yang Kamis, saya lupa,” tutur Pahala.

Adapun data 134 pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan yang memiliki saham di 280 perusahaan tertutup diserahkan ke pihak Inspektorat hari ini.

Menurut Pahala, pegawai Ditjen Pajak memiliki saham di perusahaan bukanlah kesalahan karena tidak dilarang oleh undang-undang.

Namun, KPK perlu mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut dari Kementerian Keuangan mengenai kepemilikan perusahaan itu.

“Ini kan umumnya atas nama istrinya, perusahaan apa itu, ada kaitannya tidak dengan jabatan mereka? Kalau ada kaitannya kan ini ada konflik kepentingan nanti di situ. Itu yang kita akan sampaikan,” ujar Pahala.

Adapun Ditjen Pajak serta Bea dan Cukai Kemenkeu menjadi sorotan karena beberapa pejabatnya kedapatan memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.

LHKPN sejumlah pejabat pun diulik oleh publik dan diviralkan.

Aduan terbuka oleh publik itu kemudian ditindaklanjuti KPK dengan melakukan klarifikasi asal usul harta kekayaan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/21151491/kpk-oknum-itu-harus-dibersihkan-tetapi-jangan-berhenti-bayar-pajak

Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke