Salin Artikel

Jokowi Tak Blak-blakan tentang Nasdem Capreskan Anies karena Dinilai Jaga Kondisi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menduga, Presiden Joko Widodo sedianya tak setuju dengan keputusan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Hanya saja, Jokowi tak bicara gamblang demi menjaga stabilitas politik dalam negeri.

"Pak Jokowi tak persoalkan Nasdem dukung Anies agar tetap politik bebas aktif, tujuannya untuk tetap menjaga perpolitikan tetap kondusif," kata Pangi kepada Kompas.com, Senin (14/11/2022).

Selain itu, kata Pangi, Jokowi bergaya politik Jawa. Oleh karenanya, orang nomor satu di RI itu tak pernah blak-blakan mengungkapkan pandangannya.

Tidak setujunya Jokowi atas keputusan Nasdem hanya ditunjukkan lewat gerak-gerik saja, misalnya tak menghadiri acara hari ulang tahun (HUT) partai pimpinan Surya Paloh itu. Jokowi juga tak mengirimkan ucapan ulang tahun ke Nasdem.

Padahal, belum lama ini, mantan Wali Kota Solo itu hadir langsung di acara HUT Partai Perindo dan Partai Golkar.

Kendati Surya Paloh berulang kali mengatakan hubungannya dan Jokowi baik-baik saja pascadeklarasi pencapresan Anies, menurut Pangi, keretakan di antara keduanya tak terhindarkan lagi.

"Saya cermati Surya Paloh sangat berupaya menjaga hubungan Nasdem dan Pak Jokowi agar tetap harmoni, tapi realitas dan fakta politik tidak bisa kita tutupi, aroma amis hubungan yang sudah mulai renggang dan kurang bersahabat," ujarnya.

Pangi mengatakan, sebenarnya, sejak pemerintahan Jokowi periode pertama, Nasdem terbilang total mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Namun, politik selalu bersifat dinamis. Sehingga, tak menjadi soal jika pada pemilu mendatang Nasdem memilih jalan sendiri dengan mengusung Anies Baswedan yang notabene datang dari kalangan oposisi.

Begitupun Jokowi, sebagai penguasa yang juga kader PDI Perjuangan, ia memiliki preferensi politik sendiri yang kecil kemungkinan mengarah ke Anies Baswedan.

"Jokowi punya capres yang beliau ingin jagoan beliau menang," kata Pangi.

Pangi menilai, Nasdem mengambil langkah politik yang berani dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Kendati kini banyak menuai kontroversi, Surya Paloh dinilai sudah siap untuk menerima konsekuensi apa pun, termasuk jika Nasdem harus kehilangan kursi di kabinet.

"Saya pikir Nasdem sudah mengalkulasi semua kemungkinan politik dan risiko terburuk dari langkah politik atau keputusan politik yang sudah beliau ambil," kata dia.

Berulang kali Nasdem disentil oleh PDI Perjuangan, partai penguasa yang menaungi Jokowi. Relawan Jokowi juga mendorong presiden menarik mundur menteri Nasdem.

Sementara, Jokowi sendiri belum pernah secara gamblang bicara soal ini. Namun, mantan Wali Kota Solo itu pernah menyatakan bahwa peluang reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju terbuka setelah deklarasi Nasdem.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Di sisi lain, Surya Paloh bersikukuh bahwa hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Dia berharap, deklarasi pencalonan presiden Anies Baswedan tak memengaruhi hubungan partainya dengan presiden.

Paloh juga mengatakan, Nasdem ingin tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan pada 2024 mendatang.

"Bukan karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan hubungan kita harus retak, hubungan kita harus berpisah, perasaan hati kita sebagai kader mengurangi rasa kedewasaan kita," kata Paloh dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) Nasdem ke-11 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/15/13233251/jokowi-tak-blak-blakan-tentang-nasdem-capreskan-anies-karena-dinilai-jaga

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke