Usai Bertemu Pimpinan DPR, Dubes Ukraina Harap Rusia Diboikot dari G20

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin berharap Presiden Rusia Vladimir Putin tidak diundang dalam Presidensi G20 yang akan dilangsungkan di Indonesia, akhir tahun ini.

Meski demikian, ia mengakui bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk mengatur Indonesia menentukan cara-cara perdamaian mengatasi konflik, termasuk mengundang atau tidak Ppresiden Rusia dalam gelaran G20.

"Saya tidak dalam posisi untuk beri nasihat kepada pemerintah atau presiden Indonesia. Saya sangat menghargai warga Indonesia dan presidennya. Tetapi akan sangat baik apabila Federasi Rusia diboikot oleh pertemuan dan konferensi dunia," kata Vasyl di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/3/2022).

Hal itu disampaikan Vasyl usai menemui Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam audiensi di Gedung Parlemen Senayan.

Vasyl mengatakan, Putin tidak pantas berbicara mengenai isu-isu perdamaian, keamanan dan stabilitas dunia.

Sebab, Putin dianggapnya sebagai pemimpin diktator usai menginvasi Ukraina.

"Sosok kriminal dan diktator dunia saya pikir tak punya hak untuk mendiskusikan isu keamanan, stabilitas dan pengembangan dunia seperti ini (di G20). Kehadirannya di pertemuan mana pun, di publik yang bebas dan negara demokrasi akan memalukan bagi negeri ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Vasyl mengapresiasi pertemuannya dengan Muhaimin di DPR. Dia mengucapkan terima kasih kepada Muhaimin atas pertemuan ini.

Dia juga berharap, dari pertemuan ini dapat menghasilkan perdamaian di antara kedua negara yang tengah berkonflik.

"Apa yang terjadi di Ukraina sekarang adalah krisis kemanusiaan ekstrem. Jutaan warga Ukraina kesulitan mengakses listrik, air, makanan, layanan kesehatan dan sosial, infrastruktur juga hancur. Saya harap kemanusiaan bisa menuntaskan hal ini. Merdeka atau mati," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Rusia Vladimir Putin berencana menghadiri KTT G20 akhir tahun ini di Indonesia.

Hal ini disampaikan utusan Moskwa pada Rabu (23/3/2022), dilansir AFP.

Putin disebut menolak saran bahwa Rusia dapat dikeluarkan dari kelompok tersebut karena perang di Ukraina.