Salin Artikel

Pesan Anggota KPU untuk Pihak yang Ingin Tunda Pemilu: Tanya Masyarakat…

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berharap agar isu penundaan pemilu tak lagi menggelinding semakin liar.

Ia meminta agar partai politik tidak mengabaikan aspirasi konstituen mereka sendiri, yaitu masyarakat.

“Sekali lagi, partai politik itu adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk masyarakat untuk meraih tujuan yaitu meraih kekuasaan dan untuk mempertahankan kekuasaan. Maka dari itu, sebaiknya ya segala macam kehendak dikembalikan kepada rakyat,” kata Hasyim dalam program GASPOL! Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

“Itu penting, karena partai politik adalah organisasi kemasyarakatan. Jadi, ya tanya masyarakat, lah,” imbuhnya.

Komisioner KPU yang kembali terpilih untuk menjabat pada periode berikutnya itu pun menambahkan, pemilu merupakan bentuk partisipasi politik terbesar warga negara. Sebab, di dalamnya, setiap orang betul-betul terlibat.

“Maka, kemudian sekali lagi, tanyakan kepada masyarakat tentang itu (penundaan pemilu),” lanjutnya.

Hasil riset sejumlah lembaga survei menemukan bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ditolak oleh lebih dari mayoritas responden, baik pengguna media sosial dan bukan.

Data Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dihimpun dalam waktu berbeda, misalnya, sama-sama menampilkan bahwa para penolak wacana tersebut datang dari berbagai kalangan.

Penolakan juga datang dari para pemilih Jokowi pada pemilu sebelumnya maupun kalangan yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini.

"Kalau ada yang mengeklaim bahwa jika puas maka pengin presidennya itu terus, itu klaim tidak berdasar. Karena ternyata warga bisa menghargai kinerja pemimpinnya, dan pada saat yang sama patuh pada konstitusi," ujar peneliti SMRC Deni Irvani dalam diskusi bersama sejumlah peneliti dari lembaga survei dan analisis data di Jakarta, Kamis (17/3/2022).

"Ada 84 persen pengguna media sosial menyatakan pemilu tetap harus 2024. Yang ingin diundur hanya 13 persen, sisanya tidak menjawab atau tidak tahu. Yang enggak punya media sosial juga sama," tambahnya.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi juga menemukan, hasil social network analysis dari media sosial yang dilakukan Drone Emprit sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2022, percakapan di jagat maya didominasi oleh pandangan kontra atas wacana menunda pemilu.

"Hanya ada 1 klaster. Tidak ada namanya pro dan kontra. Semuanya kontra," kata Fahmi dalam diskusi yang sama.

Pandangan kontra itu pun berasal dari semua kalangan, termasuk di antaranya akun-akun yang biasa mendukung pemerintah, akun-akun milik akademisi, hingga akun-akun yang biasa beroposisi dengan pemerintah.

"Terus ada buzzer-buzzer yang selama ini mendukung Pak Jokowi, semuanya juga kontra," kata Fahmi.

Terakhir, Hasyim menegaskan bahwa seluruh warga telah bersepakat bahwa aturan bermain yang dijunjung bersama adalah UUD 1945. Konstitusi mengatur, pemilu digelar setiap 5 tahun sekali dan masa jabatan presiden maksimum 2 kali 5 tahun.

“Maka, itu harus dibuka kembali, diinsafi kembali aturan-aturan yang ada di konstitusi,” ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/22/17153861/pesan-anggota-kpu-untuk-pihak-yang-ingin-tunda-pemilu-tanya-masyarakat

Terkini Lainnya

Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke