Salin Artikel

Sejarah Kelahiran Gerakan Non-Blok

Pada awalnya, Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan himpunan negara-negara yang baru merdeka atau negara berkembang yang tidak memihak kepada salah satu blok era perang dingin.

Negara-negara yang digolongkan baru merdeka meliputi semua negara yang terbebas dari penjajahan seiring dengan berakhirnya perang dunia II pada tahun 1945.

Berakhirnya Perang Dunia II Memprakarsai Lahirnya GNB

Pasca perang dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet berebut pengaruh di dunia. Amerika Serikat bersama negara-negara barat (Eropa, Amerika, Australia) yang berhaluan kapitalis-liberal disebut Blok Barat. Sedangkan Uni Soviet bersama negara-negara komunis di Eropa Timur dan Asia disebut Blok Timur.

Era perang dingin kemudian berakhir akibat terjadinya revolusi demokratik di Eropa Timur pada sekitar tahun 1980 dan puncaknya ketika Uni Soviet pecah pada tahun 1991. Situasi perang dingin pada saat itu melahirkan kesadaran negara-negara yang baru merdeka untuk tidak terseret ke dalam arus persaingan militer dan kekuatan pertahanan.

Negara-negara baru memusatkan perhatian pada usaha-usaha pembangunan sosial dan ekonomi setelah terlepas dari penajajahan. Lima kepala negara yang memprakarsai pembentukan GNB adalah Joseph Broz Tito (Presiden Yugoslavia), Soekarno (Presiden Indonesia), Gamal Abdul Nasser (Presiden Mesir), Pandit Jawaharlul Nehru (Perdana Menteri India), dan Kwan Nkrumah (Presiden Ghana).

Empat Pertemuan Menuju Deklarasi GNB

Sebelum berhasil mendeklarasikan GNB, para pemimpin negara berkembang mengadakan empat kali pertemuan, yaitu:

  • Pertemuan di Kolombo pada 28 April - 2 Mei 1954: Istilah non-alignment atau tidak memihak pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri Jawaharlul Nehru dalam pertemuan ini. Nehru memarparkan lima prinsip yang kemudian dijadikan dasar GNB, yaitu:
    • Saling menghormati kedaulatan teritorial.
    • Tidak saling melakukan agresi.
    • Tidak saling mencampuri urusan dalam negeri.
    • Setara dan saling menguntungkan.
    • Hidup berdampingan secara damai.
  • Pertemuan di Bogor pada 29 Desember 1954: Membahas rencana mengundang negara-negara yang akan hadir dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung.
  • Pertemuan KAA di Bandung: KAA berlangsung pada 18 - 24 April 1955 di Bandung. KAA menjadi tonggak sejarah lahirnya Gerakan Non-Blok. KAA dihadiri 29 negara yang berhasil menyepakati prinsip berdirinya GNB. Terdiri dari 10 prinsip yang kemudian disebut Dasa Sila Bandung.
  • Pertemuan di Kairo pada 5 - 12 Juni 1961: Pertemuan di Kairo menghasilkan lima kriteria keanggotaan GNB, yaitu:
    • Negara calon anggota GNB harus menjunjung tinggi kemerdekaan dan dapat hidup berdampingan dengan negara-negara yang memiliki perbedaan politik dan sistem sosial.
    • Negara calon anggota harus tegas dalam mendukung gerakan kemerdekaan nasional.
    • Negara calon anggota tidak boleh menjadi anggota salah satu aliansi militer negara adidaya (Amerika Serikat dan Uni Soviet).
    • Jika negara calon anggota memiliki kesepakatan bilateral dengan salah satu blok atau menjadi anggota pakta pertahanan regional, maka kesepakatan itu harus diakhiri dengan hati-hati agar tidak menimbulkan konflik dengan negara adidaya.
    • Jika negara calon anggota mengizinkan pangkalan militer negara lain, maka kesepakatan yang mendasarinya tidak boleh berhubungan dengan konflik negara-negara adidaya.

Dasasila Bandung dan lima kriteria keanggotaan dijadikan dasar setiap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Non-Blok yang dihadiri para kepala negara anggota.

Pada KTT I di Yugoslavia tanggal 1 - 6 September 1961, dideklarasikan secara resmi berdirinya GNB. Deklarasi itu ditandatangani 25 kepala negara yang hadir dalam KTT tersebut.

Referensi

  • Suhardi. 2010. Serba Tahu tentang Dunia. Yogyakarta: Pustaka Anggrek
  • Prasetyono, Tri. 2020. Mengenal ASEAN dan Negara-negaranya. Semarang: ALPRIN

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/13/01000001/sejarah-kelahiran-gerakan-non-blok

Terkini Lainnya

Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke