Salin Artikel

Partai Demokrat Maknai Survei Litbang Kompas sebagai Pembangkit Semangat Kader

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengapresiasi hasil survei Litbang Kompas akhir Januari 2022 yang menyebutkan, elektabilitas partai berlambang bintang mercy ini berada pada posisi tiga di bawah PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

Dibanding survei sebelumnya, Partai Demokrat kini menggeser Partai Golkar.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, hasil survei itu menandakan partainya melewati titik balik dan bangkit dari penurunan elektabilitas Pemilu sebelumnya.

Ia menyebutkan, meningkatnya elektabilitas Demokrat juga tak terlepas dari kerja kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ini menjadi capaian yang berkualitas jika dibandingkan hasil dua Pemilu sebelumnya yang mengalami tren penurunan setelah perolehan gemilang pada 2009. Kini telah melewati titik balik dan berhasil rebound yang secara konsisten di masa kepemimpinan Mas Ketum AHY terus mengalami tren kenaikan," kata Kamhar kepada Kompas.com, Selasa (22/2/2022).

Kamhar mengatakan, pada Pileg 2019, Demokrat memperoleh hasil sebesar 7,77 persen, sedangkan hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2022 menunjukkan elektabilitas mencapai 10,7 persen.

Dengan demikian, menurutnya hasil survei Litbang Kompas telah melampaui perolehan pada Pileg 2019.

Sementara, pada Pileg 2014, Demokrat mencapai angka 10,9 persen suara. Maka, hasil survei Litbang Kompas hampir mendekati jumlah perolehan suara Demokrat pada 2014.

Menurut Kamhar, hasil survei 10,7 persen elektabilitas Partai Demokrat ini dapat menjadi energi positif bagi seluruh kader.

"Ini menjadi energi luar biasa yang membangkitkan semangat dan optimisme kader," ujarnya

Kamhar tak memungkiri, elektabilitas partai meningkat tak lepas dari kerja-kerja para kader Demokrat.

Ia mengakui, capaian angka 10,7 persen juga merupakan hasil kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen Partai Demokrat di bawah pimpinan AHY.

Kamhar berpandangan, selama ini, Partai Demokrat bekerja merespons berbagai dinamika di antaranya pandemi Covid-19, Pilkada serentak 2020, hingga polemik internal partai.

Terkait pandemi Covid-19, dia mengatakan, partainya membantu masyarakat melalui Gerakan Partai Demokrat Perang Semesta Melawan Covid-19 serta Gerakan Partai Demokrat Peduli dan Berbagi.

"Implementasi instruksi Mas Ketum AHY ini membuat Partai Demokrat semakin nyata dirasakan kehadirannya oleh rakyat melalui pembagian alat kesehatan, obat-obatan, sembako, bantuan modal UMK, free WiFi, dan sebagainya," ungkap Kamhar.

Selain itu, Partai Demokrat juga dinilai sukses mengawal Pilkada serentak 2020 dengan capaian yang melampaui target.

Menurut Kamhar, dari 35 persen target, Partai Demokrat memperoleh 47 persen kemenangan dalam Pilkada 2020.

"Ini menghantarkan semakin banyak kader utama Partai Demokrat yang mengemban mandat rakyat di pemerintahan," tutur dia.

Terkait konflik internal yaitu adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, Kamhar berpendapat bahwa hal itu sudah diselesaikan di bawah kepemimpinan AHY.

Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY, lanjut Kamhar, terbukti memenangkan pertarungan baik dari sisi politik, hukum maupun dukungan publik.

"Ujian kepemimpinan ini bisa dilewati dengan gemilang yang membawa kemenangan demokrasi dan akal sehat, sekaligus membawa Partai Demokrat dan Mas Ketum AHY naik level," ujarnya.

"Ini sekaligus membuktikan kualitas kepemimpinan Mas Ketum AHY bukan kaleng-kaleng. Semakin menegaskan rekam jejak kepemimpinannya sejak di SMA Taruna, berkarier di militer, hingga mengabdi melalui jalan politik sebagai Ketum Partai Demokrat," sambung Kamhar.

Selain itu, Partai Demokrat juga dinilai tampil pada publik melalui kerja-kerja advokasi kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Sebagai contoh, kata Kamhar, Partai Demokrat melakukan advokasi pada penolakan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Jaminan Hari Tua.

Diberitakan sebelumnya, Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) yang dilaksanakan Litbang Kompas pada Januari 2022 menunjukkan, elektabilitas PDI Perjuangan masih berada di posisi teratas dengan angka 22,8 persen, disusul oleh Partai Gerindra (13,9 persen).

Elektabilitas PDI-P tercatat meningkat dari angka 19,1 persen pada Oktober 2021, begitu pula dengan Gerindra yang elektabilitasnya bertambah dari 8,8 persen pada bulan yang sama.

Meski dua partai itu tetap berada di posisi dua teratas, terdapat perubahan posisi di peringkat tiga, yang kini diisi oleh Partai Demokrat dengan menggeser Partai Golkar.

Dalam survei pada Januari 2022, elektabilitas Demokrat tercatat naik signifikan dari 5,4 persen pada Oktober 2021 menjadi 10,7 persen.

Sementara, elektabilitas Golkar bertambah dari 7,3 persen pada Oktober 2021 menjadi 8,6 persen pada Januari 2022.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/15302871/partai-demokrat-maknai-survei-litbang-kompas-sebagai-pembangkit-semangat

Terkini Lainnya

Pengunduran Diri Kepala Otorita IKN Dinilai Rugikan Jokowi, Bikin Investor Takut

Pengunduran Diri Kepala Otorita IKN Dinilai Rugikan Jokowi, Bikin Investor Takut

Nasional
Puan Sarankan Pemerintahan Jokowi Bicara dengan Kubu Prabowo untuk Pilih Kepala Otorita IKN

Puan Sarankan Pemerintahan Jokowi Bicara dengan Kubu Prabowo untuk Pilih Kepala Otorita IKN

Nasional
Datangi Kantor PKB, Bobby Ikut Uji Kelayakan Cagub Sumatera Utara

Datangi Kantor PKB, Bobby Ikut Uji Kelayakan Cagub Sumatera Utara

Nasional
Putusan MA Dianggap Untungkan Politikus Muda dengan Dukungan Politik Kuat di Pilkada

Putusan MA Dianggap Untungkan Politikus Muda dengan Dukungan Politik Kuat di Pilkada

Nasional
Sidang Isbat Idul Adha, Kemenag Pantau Hilal di 114 Titik

Sidang Isbat Idul Adha, Kemenag Pantau Hilal di 114 Titik

Nasional
Masih Pikir-pikir Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI, Golkar Bantah Anies Jadi Penghalang

Masih Pikir-pikir Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI, Golkar Bantah Anies Jadi Penghalang

Nasional
Pancasila dan Kemiskinan Anak

Pancasila dan Kemiskinan Anak

Nasional
Putusan MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah, Puan: Silakan Masyarakat Beri Masukan

Putusan MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah, Puan: Silakan Masyarakat Beri Masukan

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Usung Anies di Jakarta, Puan: Menarik juga

Soal Kemungkinan PDI-P Usung Anies di Jakarta, Puan: Menarik juga

Nasional
Respons Temuan BPK, BP Tapera Klaim Sudah Kembalikan Simpanan Rp 567,4 M ke Peserta

Respons Temuan BPK, BP Tapera Klaim Sudah Kembalikan Simpanan Rp 567,4 M ke Peserta

Nasional
JKN Jadi Syarat Pembuatan SIM, Begini Prosesnya...

JKN Jadi Syarat Pembuatan SIM, Begini Prosesnya...

Nasional
Gerindra Sebut Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI, Golkar Mau Lihat Hasil Survei Dulu

Gerindra Sebut Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI, Golkar Mau Lihat Hasil Survei Dulu

Nasional
Wakil Ketua DPR Akui Revisi UU Polri-TNI Perluasan Wewenang tetapi Terbatas

Wakil Ketua DPR Akui Revisi UU Polri-TNI Perluasan Wewenang tetapi Terbatas

Nasional
Pansel Capim KPK Akan Undang Pemred hingga Aktivis untuk Serap Aspirasi

Pansel Capim KPK Akan Undang Pemred hingga Aktivis untuk Serap Aspirasi

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke