Salin Artikel

Vaksin Dinilai Tidak Ada yang Aman 100 Persen, Perlu Pertimbangkan Efek Samping

Namun, kata dia, yang harus dipertimbangkan dalam vaksinasi adalah efek samping dari vaksin tersebut.

Hal tersebut disampaikan Panji dalam diskusi publik bertajuk "Vaksinasi Covid-19: Apakah Keamanannya Terjamin?" yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (FFUI).

"Sejatinya tidak ada vaksin yang 100 persen aman, tetapi yang patut dipertimbangkan adalah seberapa berat dan seberapa sering efek samping dari vaksin tersebut," ujar Panji dikutip dari siaran pers UI, Jumat (28/5/2021).

Selain itu, kata Panji, vaksinasi juga dibandingkan dengan kondisi pasien.

Jika tidak diberikan vaksin, maka akan mengalami Covid-19 sangat berat dengan tingkat kematian tinggi.

Data randomized controlled trial menunjukkan, ditemukan bahwa gejala apa pun yang timbul pasca-vaksinasi dan nyeri pada tempat penyuntikan, memiliki hubungan signifikan secara statistik.

"Pada kasus efek samping Guillain Barre Syndrome, tidak ada mekanisme biologis dari Guillain Barre Syndrome dan vaksin Covid-19 sehingga penyebab efek samping perlu ditelusuri lebih lanjut," kata dia.

Lebih jauh, Panji mengimbau mahasiswa kesehatan untuk menyampaikan kepada publik tentang kompleksitas keamanan vaksin.

Selain itu, mereka juga diharapkan dapat meyakinkan masyarakat agar memiliki persepsi yang benar tentang vaksin Covid-19.

Adapun saat ini Indonesia tengah mengejar target vaksinasi Covid-19 mencapai 70 persen populasi penduduk Indonesia atau sekitar 181 juta orang untuk membentu kekebalan kelompok (herd immunity).

Namun dalam pelaksanaannya, muncul kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) kepada beberapa orang setelah melakukan vaksinasi Covid-19.

Meskipun demikian, pemerintah memastikan bahwa vaksin yang digunakan Indonesia baik Sinovac, AstraZeneca, maupun Sinopharm aman.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/28/15362321/vaksin-dinilai-tidak-ada-yang-aman-100-persen-perlu-pertimbangkan-efek

Terkini Lainnya

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke