Salin Artikel

Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma'ruf 69,1 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebesar 69,1 persen.

Sementara, responden yang menyatakan tidak puas sebesar 30,9 persen.

"Tingkat kepuasan secara umum, itu berada pada hasil survei terakhir April ini berada 69,1 persen. Artinya ini memang tidak jauh berbeda, meskipun memang ada tren kenaikan dibandingkan survei kita pada Januari 2021, sebesar 66,3 persen," kata peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, dikutip dari siaran Instagram Harian Kompas, Senin (3/5/2021).

Yohan menuturkan, survei ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang telah berjalan 18 bulan sejak dilantik pada Oktober 2019.

Adapun survei ini merinci tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dari empat aspek, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Survei pertama dilakukan pada Agustus 2020. Tingkat kepuasan publik saat itu mencapai 65,9 persen. Survei berikutnya pada Januari 2021 menunjukkan angka 66,3 persen.

Untuk tingkat kepuasan publik terhadap politik dan keamanan, dalam hasil survei kali ini tercatat sebesar 77,0 persen.

Pada survei sebelumnya, Januari 2021, tercatat 67,2 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah. Sedangkan pada Agustus 2020, tingkat kepuasan lebih tinggi, yaitu 70,8 persen.

Kemudian, tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum pada April ini sebesar 65,6 persen, Januari 2021 63,4 persen dan Agustus 2020 sebesar 62,5 persen.

Untuk sektor ekonomi, tingkat kepuasan publik pada survei April 2021 sebesar 57,8 persen, Januari 2021 57,9 persen, dan Agustus 2020 sebesar 52,8 persen.

Terkait sektor kesejahteraan sosial, tingkat kepuasan terhadap pemerintah pada survei kali ini mencapai 71,3 persen.

Sementara pada Januari 2021 sebesar 67,2 persen dan Agustus 2020 61,6 persen.

Hasil survei pada April 2021 juga merinci proporsi responden yang menyatakan puas terhadap pemerintah, yakni simpatisan Jokowi 84,5 persen, bukan simpatisan Jokowi 44,0 persen, dan lainnya atau rahasia, tidak menjawab 63,9 persen.

Survei Litbang Kompas dilakukan pada 13-26 April 2021 dengan mengambil sampel 1.200 responden di 34 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 persen dengan margin of error  lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/03/20451661/survei-litbang-kompas-tingkat-kepuasan-publik-terhadap-jokowi-maruf-691

Terkini Lainnya

Jokowi 'Groundbreaking' Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di IKN

Jokowi "Groundbreaking" Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di IKN

Nasional
Punya Bukti, KPK Yakin Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Punya Bukti, KPK Yakin Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Nasional
Kejagung Limpahkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Timah ke Kejari Jaksel

Kejagung Limpahkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Timah ke Kejari Jaksel

Nasional
Pengunduran Diri Kepala Otorita IKN Dinilai Rugikan Jokowi, Bikin Investor Takut

Pengunduran Diri Kepala Otorita IKN Dinilai Rugikan Jokowi, Bikin Investor Takut

Nasional
Puan Sarankan Pemerintahan Jokowi Bicara dengan Kubu Prabowo untuk Pilih Kepala Otorita IKN

Puan Sarankan Pemerintahan Jokowi Bicara dengan Kubu Prabowo untuk Pilih Kepala Otorita IKN

Nasional
Datangi Kantor PKB, Bobby Ikut Uji Kelayakan Cagub Sumatera Utara

Datangi Kantor PKB, Bobby Ikut Uji Kelayakan Cagub Sumatera Utara

Nasional
Putusan MA Dianggap Untungkan Politikus Muda dengan Dukungan Politik Kuat di Pilkada

Putusan MA Dianggap Untungkan Politikus Muda dengan Dukungan Politik Kuat di Pilkada

Nasional
Sidang Isbat Idul Adha, Kemenag Pantau Hilal di 114 Titik

Sidang Isbat Idul Adha, Kemenag Pantau Hilal di 114 Titik

Nasional
Masih Pikir-pikir Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI, Golkar Bantah Anies Jadi Penghalang

Masih Pikir-pikir Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI, Golkar Bantah Anies Jadi Penghalang

Nasional
Pancasila dan Kemiskinan Anak

Pancasila dan Kemiskinan Anak

Nasional
Putusan MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah, Puan: Silakan Masyarakat Beri Masukan

Putusan MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah, Puan: Silakan Masyarakat Beri Masukan

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Usung Anies di Jakarta, Puan: Menarik juga

Soal Kemungkinan PDI-P Usung Anies di Jakarta, Puan: Menarik juga

Nasional
Respons Temuan BPK, BP Tapera Klaim Sudah Kembalikan Simpanan Rp 567,4 M ke Peserta

Respons Temuan BPK, BP Tapera Klaim Sudah Kembalikan Simpanan Rp 567,4 M ke Peserta

Nasional
JKN Jadi Syarat Pembuatan SIM, Begini Prosesnya...

JKN Jadi Syarat Pembuatan SIM, Begini Prosesnya...

Nasional
Gerindra Sebut Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI, Golkar Mau Lihat Hasil Survei Dulu

Gerindra Sebut Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI, Golkar Mau Lihat Hasil Survei Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke