Anggota DPR: Jangan Sampai Terjadi Sengkarut Data Penerima Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menegaskan, pemerintah perlu memastikan agar tidak ada sengkarut data penerima vaksin Covid-19.

Menurut dia, pemerintah perlu memperhatikan siapa saja warga yang berhak masuk dalam vaksin program maupun vaksin mandiri.

"(Jangan sampai) warga yang seharusnya masuk katagori mandiri mendapat gratis, sementara yang perlu dibantu malah tidak memperoleh haknya. Persoalan data menjadi masalah klasik di negeri ini," kata Netty saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Persoalan data, kata dia, menjadi salah satu kekhawatiran dalam proses pengadaan vaksin Covid-19.

Netty mengatakan, apabila vaksinasi nantinya dilakukan secara massal, maka pelaksanaannya pun harus menjunjung tinggi asas keadilan bagi seluruh masyarakat.

Untuk itu, ia mendorong agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan dengan baik aplikasi satu data vaksin.

"Setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan. Aplikasi satu data vaksin yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika harus memastikan seluruh rakyat terdata dengan baik sehingga tidak ada satu pun warga yang tertinggal," jelas dia.

Sebelumnya, pemerintah merencanakan dari total sasaran 107 juta penerima, 30 persen merupakan penerima vaksin program dan 70 persen penerima vaksin mandiri.

DPR melalui Komisi IX telah meminta pemerintah memperbanyak jumlah penerima vaksin Covid-19 program daripada penerima mandiri.

Pemerintah juga diminta memperluas target populasi yang akan divaksinasi.

"Proporsi ini juga masih terus di dalam pembahasan ya, belum final, jadi masih berkembang. Nanti akan diinformasikan kalau sudah pasti," ujar Netty.