Salin Artikel

UU PKPU Belum Atur Kepailitan Ekonomi Syariah, Wapres Sebut Masih Ada Pekerjaan Rumah

Menurutnya, sejumlah peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah tidak harmonis.

"Dalam hal ini saya melihat ada pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian. UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU belum mengatur tentang kepailitan dan PKPU berdasarkan prinsip syariah," ujar Ma'ruf saat membuka seminar nasional MA secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Undang-undang yang mengatur tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) itu belum mengatur kepailitan ekonomi syariah serta PKPU yang berdasarkan prinsip syariah.

Akibatnya, kata dia, permohonan kepailitan yang bersumber dari akad syariah pun masih harus diajukan dan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Padahal, sejak lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi merupakan kewenangan peradilan agama.

Dengan demikian, seluruh sengketa perdata yang bersumber dari akad syariah pun jika dilakukan melalui jalur litigasi harus diajukan, diperiksa, diadili, dan diselesaikan oleh pengadilan agama.

Hal itu perlu dilakukan agar memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Oleh karena itu ia pun berharap rancangan UU (RUU) Kepailitan yang saat ini sedang dibahas di DPR dapat diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

"Bahwa sengketa terkait ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama, termasuk tentang kepailitannya," kata Ma'ruf.

Adapun saat ini UU PKPU tengah dilakukan revisi di DPR. UU tersebut menjadi salah satu indkator untuk memperbaiki kemudahan investasi di Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/11475221/uu-pkpu-belum-atur-kepailitan-ekonomi-syariah-wapres-sebut-masih-ada

Terkini Lainnya

Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Nasional
Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Nasional
Hapus 2 DPO Kasus 'Vina Cirebon', Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Hapus 2 DPO Kasus "Vina Cirebon", Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Nasional
Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Nasional
Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Nasional
Psikolog Forensik Sebut Ada Perbedaan Laporan Iptu Rudiana dengan Hasil Otopsi soal Kematian Vina dan Eky

Psikolog Forensik Sebut Ada Perbedaan Laporan Iptu Rudiana dengan Hasil Otopsi soal Kematian Vina dan Eky

Nasional
Usai Rapat dengan Jokowi, Gubernur BI Jamin Rupiah Akan Menguat

Usai Rapat dengan Jokowi, Gubernur BI Jamin Rupiah Akan Menguat

Nasional
Hasil Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM Tak Akan Dilaporkan ke Jokowi

Hasil Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM Tak Akan Dilaporkan ke Jokowi

Nasional
Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama, Prabowo: Terima Kasih Kapolri, Kehormatan bagi Saya

Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama, Prabowo: Terima Kasih Kapolri, Kehormatan bagi Saya

Nasional
PDI-P Lirik Susi Pudjiastuti Maju Pilkada Jabar, Airlangga: Bagus untuk Pandeglang

PDI-P Lirik Susi Pudjiastuti Maju Pilkada Jabar, Airlangga: Bagus untuk Pandeglang

Nasional
Jokowi Absen dalam Sidang Gugatan Bintang Empat Prabowo di PTUN

Jokowi Absen dalam Sidang Gugatan Bintang Empat Prabowo di PTUN

Nasional
Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Mundur jika Ikut Pilkada atau Diberhentikan

Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Mundur jika Ikut Pilkada atau Diberhentikan

Nasional
Imigrasi Berupaya Pulihkan Layanan Pakai 'Back Up' PDN Kominfo di Batam

Imigrasi Berupaya Pulihkan Layanan Pakai "Back Up" PDN Kominfo di Batam

Nasional
Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

Nasional
Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke