Cerita Pimpinan KPK yang Juga Dapat Tiket Asian Games...

Tak tanggung-tanggung, tiket tersebut berupa tiket all access (tiket terusan) ke acara pembukaan hingga ke acara-acara pertandingan.

Namun, Alex mengatakan, dia hanya memakai tiket tersebut untuk menghadiri acara pembukaan Asian Games. Selebihnya, ia mengembalikan tiket tersebut ke Inasgoc selaku panitia pelaksana. 

"Kami sendiri pimpinan kan kemarin dapat (akses terusan) cuma saya hanya pakai untuk acara pembukaan, selebihnya saya kembalikan," kata Alex di Pulau Ayer, Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Ia pun menyatakan, tiket Asian Games yang dibagi-bagi kepada pejabat negara oleh sejumlah BUMN adalah bentuk gratifikasi, kecuali tiket yang diberikan Inasgoc.

Inasgoc selaku penyelenggara Asian Games 2018 memang menyediakan jatah 20 persen tiket untuk diberikan kepada para pejabat negara.

"Jadi selain yang 20 persen itu, informasi yang disampaikan ke KPK itu banyak BUMN yang borong itu untuk diberikan kepada pejabat. Nah itu kan enggak boleh, itu kan gratifikasi," ujar Alex.

Sejauh ini, KPK baru menerima satu laporan dari pejabat negara yang menolak pemberian gratifikasi berupa tiket Asian Games 2018. Padahal, banyak pejabat negara lain yang diduga mendapatkan gratifikasi tiket Asian Games.

Meski demikian, Marwata enggan menjelaskan secara detail siapa pejabat negara yang telah melaporkan penolakan gratifikasi serta siapa pihak pemberi tiket Asian Games tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengimbau para penyelenggara negara yang menerima tiket Asian Games 2018 secara gratis untuk menolak atau melaporkannya ke KPK.

Febri mengingatkan adanya ancaman pidana bila pejabat atau penyelenggara negara tak melaporkan tindak gratifikasi ke KPK. 

"Yang terpenting di sini adalah semangat untuk tidak kompromi sedikit pun dengan korupsi. Sebab, gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan itu bisa menjadi tindak pidana korupsi juga," kata Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2018).

Febri menuturkan, apabila penyelenggara negara melaporkan penerimaan gratifikasi dalam jangka batas waktu 30 hari, dia akan terbebas dari ancaman pidana 4-20 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.