Salin Artikel

Syahrini Pakai Baju Rancangan Bos First Travel Saat Syuting Video Klip

Saat syuting, Syahrini diminta mengenakan baju rancangan Direktur First Travel Anniesa Hasibuan.

"Saya dikasih tahu orang First Travel, namanya Regi, diminta mengenakan baju rancangan Anniesa untuk dipakai syuting," ujar Syahrini saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Depok, Senin (2/4/2018).

Syahrini mengetahui dari temannya bahwa Anniesa merupakan desainer baju Muslim. Saat itu, Syahrini tak keberatan memakai baju rancangan Anniesa itu karena tidak ada perjanjian apa pun.

Selain baju itu, Syahrini mengaku tak menggunakan fasilitas apa pun dari Anniesa selama di luar kepentingan umrah.

"Tidak ada sama sekali," kata dia.

Syahrini membantah dirinya mengendorse First Travel dengan memposting kegiatannya selama umrah ke Instagram.

Menurut dia, postingan tersebut merupakan kesepakatan yang diteken bersama First Travel sebagai timbal balik dari biaya perjalanan umrah yang dipangkas.

Syahrini membayar Rp 197 juta untuk 13 orang untuk paket reguler. Sementara ia dan rombongan mendapatkan fasilitas VVIP yang semestinya seharga Rp 54 juta perorang.

Ia menegaskan tidak menerima uang sepersen pun dari First Travel. Syahrini mengatakan, harga endorse yang ditetapkan manajemennya setiap post seharga Rp 150 juta. Selama perjalanan sembilan hari, semestinya ia menerima Rp 1,3 miliar jika ada kesepakatan endorse.

"Begitu saya posting, artinya benefit untuk FT dalam MoU yang disepakati yang harus saya penuhi. Karena saya bayar untuk keberangkatan reguler," kata Syahrini.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/02/14311811/syahrini-pakai-baju-rancangan-bos-first-travel-saat-syuting-video-klip

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke