Salin Artikel

Diminta DPR dan Pemerintah Hapus Verifikasi Faktual, Ini yang Dilakukan KPU

Dalam rapat tersebut, pemerintah dan Komisi II DPR meminta KPU menghapus ketentuan verifikasi faktual untuk menyaring partai peserta Pemilu 2019.

Rapat tersebut menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan atas pasal 173 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang tahapan pemilu.

Putusan tersebut mengharuskan semua partai politik peserta pemilu melalui tahap verifikasi faktual.

"Ya nanti kami putuskan dalam pleno saja. Ya kami rapat dulu," kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Menurut Arief, ada kesulitan untuk menyesuaikan keputusan rapat tersebut.

Salah satu kendala utama yang dihadapi KPU adalah kekurangan dana karena pemerintah dan DPR tak bersedia memberi dana tambahan untuk tahapan verifikasi faktual.

Dalam proses tersebut, KPU memperkirakan butuh dana sebesar Rp 39 miliar untuk menambah jumlah verifikator di setiap kabupaten dan kota.

Arief mengatakan, tahapan verifikasi faktual seharusnya tak perlu dikhawatirkan oleh partai politik karena sudah dilakukan sejak pemilu sebelumnya dan berhasil.

"Dan ini praktik yang sudah kita lakukan dalam pemilu sejak 2004. Dan sudah kami praktikkan dalam berbagai jenis pemilu. Bukan hanya pileg tapi juga pemilihan kepala daerah dan pilpres. Itu secara faktual kita cek," kata Arief.

"Dan yang harus diingat, apa yang diputuskan hari ini tak selesai hari ini. Ini akan digunakan untuk pemilu kita di masa yang akan datang," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/20521531/diminta-dpr-dan-pemerintah-hapus-verifikasi-faktual-ini-yang-dilakukan-kpu

Terkini Lainnya

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke