Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peringatan Tragedi Mei 1998 ke-19, Ingatkan Bahaya Sentimen Etnis

Kompas.com - 08/05/2017, 16:35 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggelar peringatan Tragedi Mei 1998, Senin, (8/5/2017).

Peringatan tersebut digelar di tempat pemakaman massal korban Tragedi Mei 1998, yakni Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Hadir dalam peringatan tragedi yang kini berusia 19 tahun itu antara lain Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, Gubernur Gorontalo terpilih Rusli Habibie, serta keluarga korban.

Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan bahwa peringatan Tragedi Mei 1998 bukanlah sekedar ritual tahunan biasa. Menurut dia, peringatan ini adalah bentuk dukungan terhadap proses pemulihan korban.

"Jadi ritual ini bukan hanya untuk mengingatkan akan tragedi kemanusiaan yang pernah terjadi. Tapi, ini juga untuk memperkuat rekonsiliasi antarkomunitas yang menjadi korban tragedi tersebut," kata Azriana.

Azriana pun mengingatkan, kondisi Indonesia saat ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ketika itu, kata dia, sentimen etnis dimainkan dan imbasnya perpecahan akan warga bangsa terjadi.

"Yang jadi korban bukan hanya satu etnis, tapi juga masyarakat lainnya," ucap dia.

Azriana mengungkapkan, para keluarga korban terus menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Sebab, tewasnya korban telah meninggalkan duka yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga yang ditinggalkan.

"Karena itu kami memandang penting untuk mendesak untuk mengingatkan pemerintah agar menuntaskan penyelesaian kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban dan mencegah kejahatan yang sama berulang," kata dia.

Ia juga berujar, tiap tahun peringatan Tragedi Mei 1998 berlangsung di tanggal 14 atau 15 Mei. Namun, peringatan tahun ini diadakan lebih awal.

"Karena acara hari ini adalah penanda akan dimulainya rangkaian kegiatan peringatan tragedi Mei 1998 tahun ini oleh komunitas korban, dan sejumlah organisasi pendukung," kata dia.

(Baca juga: Cara Komnas Perempuan agar Masyarakat Tak Lupakan Tragedi Mei 1998)

Adapun tema tahun ini adalah "Mewujudkan Pemerintahan yang Ingat, Hormat dan Adil pada Sejarah". Tema itu untuk mendukung upaya memorialisasi yang telah digagas oleh masyarakat sipil dan komunitas korban.

"Kami berharap pada Presiden Joko Widodo bahwa inisiatif tersebut dapat dikembangkan menjadi bagian menjadi inisiatif nasional. Guna menyelesaikan kasus Tragedi Mei 1998 atau kasus pelanggaran HAM lainnya di Indonesia," ucap dia.

Kompas TV Keluarga Korban Mengenang Tragedi Mei 1998
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com