Bambang Widjojanto: Teror Terhadap Novel Hambat Cita-Cita Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menanggapi aksi teror yang menimpa penyidik KPK, Novel Baswedan.

Menurut Bambang, peristiwa tersebut jelas bertentangan dengan upaya mewujudkan Nawacita yang menjadi visi dan misi Jokowi.

Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini mengatakan, dalam Nawacita disebutkan bahwa negara akan berupaya memberantas korupsi.

(Baca: Begini Kondisi Lokasi Penyiraman Cairan Diduga Air Keras terhadap Novel Baswedan)

Dan adanya teror terhadap aparat mengganggu perwujudan cita-cita tersebut.

"Karena ini satu kejahatan yang langsung mempersoalkan semua keinginan Pak Jokowi yang ingin mewujudkan Nawacita," kata Bambang saat menyambangi Gedung KPK di Jalan Kuningan Persada Kav 4, Menteng, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2017).

Selain itu, dalam Nawacita juga disebutkan bahwa negara tidak akan absen untuk melindungi seluruh warganya.

"Dalam satu Nawacitanya dikemukakan bahwa negara tidak ingin absen," kata Bambang.

Bambang berharap, kejadian yang menimpa Novel menjadi momentum bagi pemerintah untuk bersikap tegas dan berupaya memberikan perlindungan terhadap aparat negara yang menjalani tugasnya memberantas korupsi.

(Baca: Abraham Samad Sebut Serangan terhadap Novel sebagai Aksi Biadab)

"Semoga ini jadi momentum apakah negara absen atau negara gagal dalam memberikan jaminan securitas bagi pihak yang sedang menjalankan pemberantasan korupsi secara serius," kata BW.

"Penyidik autentik seperti Novel ini memang harus dilindungi," tambah Bambang.

Novel disiram cairan yang diduga air keras oleh orang tak dikenal di dekat Masjid Jami Al Ihsan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa pagi.

Saat itu, Novel baru saja selesai menunaikan shalat Subuh berjemaah di masjid dekat rumahnya tersebut sekitar pukul 05.10 WIB.

(Baca: Kepanasan Disiram Cairan Diduga Air Keras, Novel Kucurkan Air Keran ke Wajahnya)

Novel Baswedan merupakan Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar yang sedang ditangani KPK.

Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Beberapa waktu terakhir, Novel terlibat persoalan di internal KPK.

Novel yang mewakili Wadah Pegawai KPK menolak secara tegas rencana agar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) diangkat langsung dari anggota Polri yang belum pernah bertugas di KPK sebelumnya.