Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Luncurkan Lima Buku Laporan Kinerja Sepanjang 2012-2017

Kompas.com - 10/04/2017, 17:47 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang berakhirnya masa tugas, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan lima buku yang berisi laporan kinerja KPU periode 2012-2017.

Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan, kelima buku tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU kepada masyarakat.

Kelima buku itu sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Setya Novanto.

"Kelima buku itu adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik. Seluruh tanggung jawab kami ada di buku itu. Sudah disampaikan kepada DPR dan Presiden," ujar Juri, saat memberikan kata sambutan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).

Kelima buku yang diterbitkan oleh KPU terdiri dari Inovasi Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017, dan Potret Partisipasi Pemilih 2014.

Masing-masing buku berisi kelemahan dan catatan yang harus diperbaiki ke depannya.

Dalam buku "Potret Partisipasi Pemilih 2014", KPU mengkompilasi foto-foto unik kegiatan selama penyelenggaraan Pemilu 2014.

Contohnya, saat KPU menggelar pagelaran wayang kulit sebagai salah satu cara meningkatkan partisipasi pemilih.

Selain itu, foto-foto saat KPU menyelenggarakan sosialisasi dan simulasi kepada pemilih kelompok rentan seperti kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dan tuna wisma.

Menurut Juri, melalui kelima buku tersebut, Komisioner KPU periode 2012-2017 ingin meninggalkan pengalaman dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya untuk Komisioner KPU 2017-2022 yang akan segera dilantik oleh Presiden Jokowi.

"Kami ingin meninggalkan pengalaman, pengetahuan kepada masyarakat luas, khusus komisioner mendatang. Transfer of memory harus berjalan dengan baik," kata Juri.

Selain itu, Juri juga berharap KPU lebih mandiri karena hal itu selalu menjadi tantangan terbesar.

Dengan demikian, jika ada upaya melemahkan kemandirian, Komisioner KPU yang baru bisa mengantisipasinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com