Parpol Diminta Tak Iming-imingi Anggota DPD Agar Jadi Kader

JAKARTA KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, faktor penyebab banyaknya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memilih menjadi kader partai politik adalah akibat diiming-imingi berbagai hal yang menggiurkan.

"Bisa jadi jabatan, bisa jadi posisi tertentu di DPD-nya. Jadi sangat mungkin terjadi tawar menawar secara politik, diiming-imingi, agar masuk partai politik," ujar Donal dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017).

Donal meminta agar parpol tak lagi melakukan hal tersebut. Sebab, jika banyak anggota DPD menjadi anggota partai maka akan menggeser substansi pembentukan DPD.

"Kami meminta upaya migrasi anggota DPD menjadi partai politik agar segera dihentikan," kata Donal.

(Baca juga: Ini Kekhawatiran jika Anggota DPD Masuk Partai Politik)

Menurut Donal, DPD dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tidak mampu diserap oleh DPR, yang di dalamnya merupakan anggota partai politik.

Misalnya, masyarakat adat dan kelompok minoritas yang tak tersentuh oleh partai politik yang memiliki wakil di DPR.

Menurut Donal, banyaknya anggota DPD menjadi kader atau masuk dalam struktur kepengurusan parpol akan memunculkan ketidakseimbangan. Aspirasi masyarakat adat dan minoritas tak lagi terwakili nantinya.

"Migrasi secara politik tersebut bertentangan dengan semangat membangun DPD sebagai representasi daerah, bukan partai politik," kata Donal.

(Baca: "DPD Bukan Representasi Parpol, tetapi Wilayah...")

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sariffudin Sudding mengklaim terdapat 70 anggota DPD yang kini bergabung dengan Partai Hanura.

Namun, data tersebut diragukan oleh Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad. Menurut Farouk, jumlah anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik tak mencapai 50 persen dari total 132 orang anggota.