Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua DPR Imbau Semua Pihak Jaga Suhu Politik agar Tak Memanas

Kompas.com - 17/02/2017, 20:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, memprediksi perekonomian Indonesia tetap stabil meski Pilkada DKI berlangsung dua putaran.

Ia mengatakan tensi politik bisa meninggi pada perhelatan Pilkada DKI putaran kedua. Namun, jika melihat kondusifnya putaran pertama, Taufik yakin riak-riak konflik yang muncul di putaran kedua bisa diatasi. 

"Kita bersyukur Pilkada Serentak 2017 yang baru saja berlangsung, khususnya di DKI, berjalan dengan aman, tertib dan damai. Meski banyak kendala namun bisa diatasi dengan baik," papar Taufik dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2/2017).

Ia menuturkan hal Itu menunjukkan masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam berpolitik.

Perbedaan pilihan tak lagi menjadi sumber perpecahan melainkan potensi besar untuk tetap maju dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Apalagi, secara khusus, pilkada yang berlangsung dengana aman, tertib dan damai mengundang apresiasi dari dunia dan pelaku ekonomi.

Saat ini, ia menyatakan semua pelaku usaha tengah memantau putaran kedua Pilkada Serentak 2017, khususunya di DKI Jakarta.

Sebab suhu politik Jakarta yang menjadi barometer politik dan ekonomi dalam negeri sempat memanas sebelum pencoblosan.

Karena itu, Taufik mengimbau agar semua pihak turut menjaga suasana agar tetap kondusif hingga pilkada berakhir.

"Saya memahmi jika para pelaku usaha akan menunggu suasana Pilkada betul-betul selesai. Apalagi Jakarta menjadi barometer politik dan ekonomi dalam negeri. Karena itu semua pihak harus menjaga situasi politik agar tidak kembali memanas," ujar Taufik.

Kompas TV Selain bersiap menghadapi putaran kedua, pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, juga menerima laporan para pendukungnya yang tak bisa memilih pada 15 Februari lalu. Posko aduan warga di rumah pemenangan Ahok-Djarot di rumah lembang dibuka sejak pukul 8 pagi. Posko dibuka terkait dugaan pelanggaran yang terjadi saat pemungutan suara pilkada DKI Jakarta. Beberapa warga Jakarta telah berdatangan untuk melakukan adanya pelaporan atas dugaan kecurangan yang dirasakan oleh pendukung Ahok-Djarot. Tercatat sudah lebih dari dua puluh laporan pengaduan yang masuk kepada tim hukum dan advokasi tim pemenangan Ahok-Djarot sejak kemarin. Selain datang ke Rumah Lembang, timses Ahok-Djarot juga membuka pengaduan lain melalui telepon juga email.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Nasional
Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Nasional
Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Nasional
SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

Nasional
Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Nasional
Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Nasional
Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com