DPR Panggil Risma untuk Dalami Kasus Pasar Turi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR memanggil Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mendalami kasus kebakaran pembangunan Pasar Turi.

Pemanggilan tersebut guna menindaklanjuti aduan warga ke Komisi III awal 2016 lalu.

Sejumlah hal didalami panja. Salah satunya terkait proses penegakan hukum atas kasus kebakaran Pasar Turi tersebut.

"Komisi III basanya akan rekomendasikan terkait kasus hukumnya. Kalau tidak benar, bisa saja memberi teguran pada Kepolisian karena ini wilayah Kepolisian," ujar Ketua Panja Penegakan Hukum, Desmond Junaidi Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Terkait pemanggilan Risma, Panja ingin mempertanyakan nasib para pedagang. Risma sebagai wali kota pun ditanya mengenai pertanggungjawaban.

"Sejauh ini baik-baik saja enggak ada masalah. Beliau wali kota yang benar. Dengan nurani memimpin. Jelas kok beliau wali kota yang luar biasa. Sudah melakukan yang terbaik," kata Desmond.

Sementara itu, Risma berharap hakim segera memutuskan persidangan kasus Pasar Turi.

Hal tersebut dinilai dapat membantu para pedagang yang selama ini menderita karena tak memiliki tempat untuk berjualan.

"Sudah lama sekali. Hampir 10 tahun," tuturnya. Risma mengaku sedih melihat kondisi para pedagang. Ada yang menjadi gila bahkan bunuh diri.

Sebab, mereka pada awalnya adalah pedagang tradisional yang bisnisnya membesar. Para pedagang itu menyimpan barang dagangannya di kios di pasar.

"Kemudian enggak pakai asuransi. Itu terbakar habis lah semua barang-barangnya. Jadi banyak yang enggak kuat kemudian meninggal," tuturnya.

Dari hasil penelusuran, Risma menemukan sejumlah tuntutan pedagang yang tak direalisasikan investor dan pengelola. Investor tak mau mengabulkan tuntutan pedagang karena dianggap tak ada dalam kontrak.

(Baca: Pengelola Pasar Turi Bantah Tudingan Risma soal Wanprestasi)

Namun, lanjut Risma, kontrak dibuat atas dasar kesepakatan antara pedagang dan investor. "Tapi sedikit-sedikit bayar. Nah, pedagang yang kondisinya kayak gitu kok terus-terusan disuruh bayar, wong dulu enggak mampu bayar uang, kan mahal," kata Risma.