"Golkar Jangan Sesuka Hati Ganti Ketua DPR"

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto menuai kritikan dari banyak pihak.

Menanggapi keputusan Rapat Pleno DPP Partai Golkar itu, politisi Partai Nasdem Taufiqulhadi menyatakan Golkar jangan sesuka hati mengganti Ketua DPR.

Menurut Taufiq, jika keputusan tersebut masih berada di tingkat fraksi, tentu itu sepenuhnya kewenangan Golkar. Namun jika sudah memasuki pembahasan di DPR, itu harus dimusyawarahkan dulu dengan seluruh fraksi.

"Kalau Fraksi Golkar dengan mudah mengganti Ketua DPR maka itu sewenang-wenang. Itu tandanya mereka memperlakukan dewan tidak setara," kata Taufiq.

"Itu juga menandakan mereka tidak memahami Undang-undang MD3 (Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, DPD) sekarang," ujar dia lagi.

Taufiq mengungkapkan pandangan itu dalam sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2016).

Taufiq menambahkan, dengan peraturan baru sekarang, pergantian Ketua DPR harus dibicarakan oleh seluruh fraksi, karena menggunakan sistem paket dengan proses pemilihan yang sengit.

Hal itu berbeda dengan periode sebelumnya yang menggunakan sistem proporsional, yakni kursi Ketua DPR diisi oleh partai pemenang Pemilu Legislatif.

Sebelumnya rapat pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan Novanto kembali menjadi Ketua DPR dilakukan pada Senin (21/11/2016) kemarin.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.

Baca: MKD Pulihkan Nama Baik Setya Novanto di Kasus Papa Minta Saham

Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.

Adapun Novanto mundur dari kursi Ketua DPR pada Desember 2015 lalu karena tersangkut kasus "Papa Minta Saham".

Novanto dituding mencatut nama Jokowi untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia.