JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyosialisasikan aplikasi mobile "JAGA" kepada Kementerian dan kepala daerah di gedung KPK, Selasa (15/11/2016).
Aplikasi tersebut bertujuan untuk membuat transparansi penggunaan anggaran dalam layanan publik.
Hadir dalam sosialisasi aplikasi Jaga Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.
Dari pihak kementerian diwakili oleh Kementrian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, KPK memiliki peran sebagai pengawas kebijakan pemerintah dan sebagai pencegahan tindakan koruptif.
Dengan aplikasi JAGA yang berada di telepon pintar setiap orang, kata dia, masyarakat dapat dengan mudah memantau layanan publik.
"Jadi mungkin nanti dengan ada di dalam gadget Anda masing-masing layanan publik untuk sekolah rumah sakit perizinan, perizinan kan ada ribuan bisa dimasukkan ke sini. Itu nanti Anda punya akses," kata Agus, Jakarta, Selasa (15/11/2016).
Agus menuturkan, KPK hanya bertindak sebagai pemicu. Setelah itu, lanjut dia, tahap pelaksanaan diserahkan kepada tiap kementerian.
Dalam aplikasi JAGA, nantinya tiap kementerian dapat merespons masukan dan menjawab pertanyaan dari masyarakat.
Saat ini, baru empat empat sub pelayanan dari aplikasi JAGA, yaitu JAGA Sekolahku, JAGA Rumah Sakitku, JAGA Puskesmasku, dan JAGA Perizinanku.
"Ini baru empat yang masuk. Kalau bapak Presiden bersedia, akan diresmikan bulan Desember," ucap Agus.
Agus menyebutkan, pihaknya akan mengajak siapa pun yang memiliki perizinan untuk bergabung dalam aplikasi JAGA.
Ia berharap, transparansi yang tercipta dapat mengawal pelaksanaan pelayanan publik.
"Perizinan itu ribuan di negara kita. mudah-mudahan dengan cara begitu, layanan publik akan jauh lebih baik dari sebelumnya," ujar Agus.