Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PWNU DKI Imbau Unjuk Rasa 4 November Tertib

Kompas.com - 02/11/2016, 19:56 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DKI Jakarta mempersilakan warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengikuti unjuk rasa pada 4 November 2016.

Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, Samsul Ma'arif mengatakan, tak bisa melarang warga NU yang akan melakukan unjuk rasa menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menista agama.

Sebab, kata Samsul, unjuk rasa merupakan bentuk kebebasan berpendapat sebagai bagian dalam proses demokrasi.

(Baca: Jokowi Minta Tokoh Politik dan Agama Ikut Dinginkan Suasana Jelang Pilkada)

"Bisa jadi warga NU kebetulan punya keinginan yang sama untuk mendorong keseriusan pemerintah melakukan proses hukum. Kita tidak bisa melarang karena itu bagian demokrasi," kata Samsul saat konferensi pers di Kantor PWNU, Jakarta Timur, Rabu (2/11/2016).

Kendati membolehkan, Samsul mengatakan, warga NU tak diperkenankan untuk bertindak anarkistis saat unjuk rasa berlangsung.

Dia mempersilakan warga NU untuk mengikuti unjuk rasa dengan menjaga ketertiban, keamanan, dan menjunjung tinggi akhlakul karimah.

"Siapapun warga NU yang ikut unjuk rasa tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan dengan akhlakul karimah. Termasuk, tidak menghina kepada orang lain," ujar dia.

Menurut Samsul, unjuk rasa yang ditujukan untuk menghina tidak sesuai dengan prinsip NU.

NU, kata Samsul, menghargai proses demokrasi di Indonesia yang dilakukan secara benar.

"Jadi dalam hal ini tidak dibenarkan demo itu menghina individu, agama, atau lembaga, atau partai politik. Kita tidak seperti itu," ucap Samsul.

(Baca: Ini Harapan Prabowo kepada Mereka yang Akan Unjuk Rasa 4 November)

Selain itu, Samsul juga meminta agar warga NU tidak menggunakan atribut NU dalam aksi unjuk rasa.

Sebab, NU secara kelembagaan tidak ikut serta dalam demonstrasi tersebut.

PWNU, kata Samsul, mengikuti arahan dari Pengurus Besar NU yang melarang penggunaan atribut sebagai simbol kelembagaan.

"(Larangan) ini mengacu kepada putusan PBNU. Saling melengkapi (dengan sikap PWNU) saya kira," tutur Samsul.

Kompas TV Tokoh & Ulama Harapkan Unjuk Rasa yang Damai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com