Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kedekatan Dua Sekjen PPP Beda Kubu

Kompas.com - 28/10/2016, 19:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perseteruan dalam politik tak mesti berlanjut dalam keseharian. Apalagi memutus silaturahmi.

Itu yang terjadi pada dua Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berbeda kubu. Arsul Sani Sekjen PPP kubu Romahurmuziy dan Dimyati Natakusumah Sekjen PPP kubu Djan Faridz.

Keduanya nampak akrab bercengkrama sebelum mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/10/2016).

Padahal Arsul dan Dimyati, masih terbelit konflik politik di internal PPP. Saat ini, Djan Faridz tengah menuntut keabsahan Surat Keputusan (SK) PPP Romahurmuziy yang diterbitkan Menteri Hukum dan HAM.

Bahkan mereka sempat berfoto. Tindakan itu dicandai oleh beberapa anggota DPR dari partai lain yang berada di dekat keduanya. 

(Baca: Sekjen PPP Berharap Menkumham Konsisten dengan Pernyataannya Terkait SK)

"Ayo-ayo foto bareng dulu, nanti fotonya dikasih ke Romy (Romahurmuziy)," ucap beberapa anggota dewan yang berada di dekat mereka.

Arsul dan Dimyati pun berfoto bersama lantas diabadikan oleh rekan-rekan anggota dewan di dekat mereka.

Usai berfoto mereka berdua tertawa. Arsul saat diwawancarai mengaku di antara mereka berdua tetap memelihara silaturahmi, meski dalam sikap di partai berbeda.

Ia menambahkan saat bertemu Dimyati biasanya membicarakan hal-hal ringan di luar partai seperti keluarga dan lain sebagainya.

"Malah jarang ngobrol soal partai agar kalo ketemu tidak terus tarik urat," tutur Arsul.

Kompas TV Massa Anggap Kepengurusan Romahurmuziy Tidak Sah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com