Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Tak Ada Alasan untuk Ricuh pada Pilkada DKI Jakarta

Kompas.com - 26/09/2016, 22:47 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengimbau kepada seluruh pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur dan seluruh pendukungnya agar ikut menjaga situasi keamanan jelang penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Wiranto mengatakan, baik atau buruknya penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta akan menjadi cermin bangsa Indonesia dalam menjalankan proses demokrasinya.

"Ya siapa pun cagubnya, wakil cagubnya, harus ada kesadaran bahwa ini (Pilkada DKI Jakarta 2017) milik kita bersama yang perlu kita jaga," kata Wiranto saat ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (26/9/2016).

"Karena ini proses demokrasi, artinya baik buruknya proses ini akan mencerminkan kita sebagai bangsa yang paham atau tidak berdemokrasi," ujarnya.

Wiranto menegaskan, jika melihat peraturan dan tata cara pilkada yang ada, maka tidak ada alasan bagi seluruh pihak untuk menciptakan keributan, kericuhan dan kerusuhan.

Oleh sebab itu, dia meminta kepada masyarakat untuk ikut menjaga penyelenggaraan pilkada agar berjalan aman dan tidak terprovokasi dengan adanya isi SARA.

"Sistemnya sudah jelas, tata caranya jelas, aparat keamanan ada, sehingga tidak ada alasan untuk ribut, ricuh, apalagi ada kerusuhan. Itu yang saya harapkan tidak terjadi dan diharapkan masyarakat juga begitu," ucapnya.

Saat ini, sudah ada bakal tiga pasangan calon gubernur dan wakil calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat mendapat dukungan dari PDI-P, Hanura, Golkar dan Nasdem.

Selain itu, ada dua koalisi partai lain yang mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur Ibu Kota.

Koalisi Cikeas yang diisi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylvia Murni.

Adapun Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera mengajukan Anies-Sandiaga.

Sementara itu KPU telah menetapkan 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 untuk masa kampanye calon.

Empat hari berselang, 15 Februari 2017, warga Ibu Kota akan menentukan pilihan calon pemimpin mereka untuk lima tahun ke depan.

Kompas TV Cabup-Cawabup Bekasi Jalani Tes Kesehatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com