Hingga September 2016, Kekerasan terhadap PRT Capai 217 Kasus

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) masih kerap terjadi di Indonesia. Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini memaparkan, hingga September 2016 terdapat 217 kekerasan terhadap PRT di Indonesia.

"Kami mengecam dan sangat menyesalkan tindak pidana kekerasan dan pelanggaran hak-hak PRT sebagai pekerja yang telah dilakukan oleh para majikan," ujar Lita ketika konferensi pers di Kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Lita memaparkan, berdasarkan data JALA PRT, kekerasan terhadap PRT melingkupi kekerasan multi jenis, kekerasan fisik, dan kekerasan ekonomi.

Angka kekerasan multijenis mencapai 41 kasus. Kekerasan multijenis merupakan kekerasan psikis, fisik, ekonomi, hingga seksual yang diberikan terhadap PRT.

(Baca: PRT Asal Indonesia Diperkosa di Taiwan, Kejaksaan Upayakan Penahanan)

Kekerasan fisik mencapai 102 kasus yang meliputi pemukulan, isolasi, dan perdagangan manusia terhadap PRT. Sedangkan kekerasan ekonomi karena upah PRT tidak dibayar mencapai 74 kasus.

"Untuk jenis kasus terakhir paling banyak dilakukan oleh ekspatriat asing. Jumlahnya mencapai 70 persen," tambah Lita.

Menurut Lita, masalah ini kerap terjadi karena belum adanya undang-undang yang secara khusus melindungi PRT.

"Kita belum memiliki undang-undang yang membahas secara khusus mengenai PRT," lanjut Lita.

Selain itu, pemerintah belum juga meratifikasi Konvensi ILO 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga tanggal 16 Juni 2011. Padahal, sejak tahun 2004, pemerintah telah menjanjikan adanya ratifikasi ini sebagai acuan peraturan perundang-undangan Perlindungan PRT.

(Baca: PRT Korban Penyiksaan di Koja Diminta Kabur oleh Istri Majikannya)

"Belum juga ada ratifikasi Konvensi ILO 189. Pada pemerintahan ini akan menjadi periode yang ketiga jika tidak juga adanya proses ratifikasi," kata Lita.

Atas dasar itu, pihaknya meminta pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada PRT.

Lita juga meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merumuskan rancangan Undang-undang Perlindungan PRT dan ratifikasi Konvensi ILO 189.

"Kami mendesak DPR dan pemerintah tidak menutup mata. DPR dan pemerintah harus segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan PRT sekaligus meratifikasi Konvensi ILO 189," ujar Lita.