Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Partai Demokrat: Peningkatan Kepuasan Publik Tak Sejalan dengan Realita

Kompas.com - 14/09/2016, 06:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun, menurut Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto, hasil survei itu tidak sejalan dengan realita kinerja pemerintahan.

"Saya melihat bahwa persepsi publik tentang kinerja pemerintah tidak in line dengan fakta atau kondisi yang ada," ungkap Didik yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2016).

Sejumlah persoalan yang terjadi di antaranya masih rentannya daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang lamban, belum lagi ancaman defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lantaran.

"Bisa dipastikan akan memengaruhi ekonomi nasional dan pencapaian kesejahteraan rakyat," kata dia.

Persoalan lain juga terjadi di sektor hukum, yang dinilai masih terdapat tebang pilih penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

Aparat terkesan lebih senang menangani kasus-kasus kecil daripada persoalan besar yang melibatkan pejabat tinggi atau kepala daerah.

Selain itu, Didik juga menyoroti masih rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggara negara terhadap sejumlah keputusan yang telah dibuat.

Tanpa menyebut siapa penyelenggara negara yang dimaksud, menurut dia, tindakan itu berpotensi melanggar UU yang ada.

"Di sisi lain kebebasan berpendapat dan demokrasi menjadi momok bagi sebagian masyarakat akibat ketakutan mereka terhadap penguasa yang represif. Tentu ini akan mengganggu kualitas demokrasi kita ke depan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, survei CSIS menunjukkan adanya peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Pada Oktober tahun lalu, kepuasan publik hanya sebesar 50,6 persen.

(Baca: Survei CSIS: 66,5 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintah)

Sementara, pada Agustus 2016, kepuasan publik naik menjadi 66,5 persen.

Terdapat empat bidang utama kinerja pemerintah mengalami peningkatan, yaitu dalam bidang ekonomi, hukum, politik, dan maritim.

Survei CSIS dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar di 34 provinsi.

Mereka yang menjadi responden dipilih secara acak yaitu telah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas.

Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 3,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com