Misbakhun Ingatkan Sri Mulyani Jaga Kredibilitas Jokowi Terkait Penghematan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Muhammad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar berhati-hati dalam melakukan penghematan anggaran.

Ia meminta agar langkah Menkeu mengutak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara demi penghematan, tetap menjaga kredibilitas Presiden Joko Widodo.

"Saya cuma ingin itu tak mengorbankan apa yang jadi cita-cita Presiden di Nawa Cita," kata Misbakhun, dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menkeu Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Misbakhun mengatakan, Sri Mulyani, yang baru kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Kabinet Kerja, butuh melakukan kalibrasi di jajarannya maupun pelaksanaan pemerintahan yang sudah berjalan.

Namun, kata Misbakhun, Sri Mulyani harus menunjukkan bahwa ia sudah berusaha menjaga kredibilitas Pemerintahan Jokowi.

"Misalnya, bagaimana komitmen Presiden membangun dari pinggiran terjaga. Saya terima kasih Ibu Menteri hanya menunda Dana Alokasi Khusus atau DAU, dan bukan memotongnya. Ini saya memberikan apresiasi yang tinggi, karena sesuai dengan keinginan presiden membangun dari pinggiran," ujar Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun juga menganggap Sri Mulyani mulai menyesuakan diri dengan keinginan Presiden agar anggaran infrastruktur tak dipangkas.

Sebab, Presiden Jokowi ingin menyeimbangkan dukungan infrastruktur antara Jawa dengan luar Jawa. 

"Adalah tugas kita bersama dalam mengawal ini di APBN. Pengawalan Golkar ini sifatnya bukan hanya on paper, tapi realitas di lapangan," kata dia.

Misbakhun juga mengingatkan Sri Mulyani bahwa ada beberapa hal menyangkut kredibilitas Presiden Jokowi yang harus diperhatikan.

Ia mencontohkan, soal dana tunjangan profesi guru yang besarnya sekitar Rp 23 triliun.

Sri Mulyani menyebut  dana itu belum dicairkan karena gurunya tidak ada, atau ada guru namun belum disertifikasi.

Namun, Misbakhun mengaku benar-benar menemukan guru-guru yang sudah bekerja sejak awal tahun 2016 tapi belum dibayar.

"Mereka benar-benar ada orangnya, sudah bekerja, dan tunjangan belum dibayar. Tolong, bila ibu baru dapat info, mohon didalami. Faktanya di lapangan banyak sekali guru-guru kita itu. Sebab Konstitusi kita sudah wajibkan 20 persen dana pendidikan," kata Misbakhun.

Terkait tax amnesty dan perpajakan, Misbakhun juga meminta Sri Mulyani agar benar-benar medelegasikan wewenang pengaturan pengampunan pajak kepada Direktorat Jenderal Perpajakan.