Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Isyaratkan Ingin Djarot Dampingi Ahok

Kompas.com - 15/08/2016, 17:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengurus Partai Golkar berulang kali menegaskan tak bakal turut campur terkait pasangan Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Ahok, sapaan Basuki, dibebaskan untuk memilih siapapun. Namun demikian ada sinyal bahwa Partai Golkar, ingin gubernur petahana itu berpasangan kembali dengan Djarot Saiful Hidayat, yang kini menjabat wakil gubernur.

Seperti diketahui, Golkar bersama Nasdem dan Hanura resmi mengusung Ahok pada perhelatan Pilkada DKI tahun depan.

"Kami berpikir objektif saja. Sebuah pasangan yang sudah berjalan dan belum sampai satu periode di mana ada keharmonisan ada sinergi dan kinerjanya bagus, ada prestasi dicapai," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2016).

"Kenapa pasangan seperti itu tidak kita teruskan meski yang bersangkutan bukan dari partai kita? Itu demi kepentingan bangsa dan daerah," sambung dia.

Namun, terwujud atau tidaknya pasangan Ahok-Djarot bakal bergantung pada keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Itu lantaran Djarot merupakan kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

(Baca: Ahok: Saya Sudah Punya Pasangan..., Lu Pengin Gue Selingkuh?)

Adapun PDI-P hingga saat ini belum menentukan sosok yang bakal dimajukan sebagai calon gubernur.

Djarot Saiful Hidayat yang di DPP PDI-P menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Organisasi mengaku, partainya belum mengambil keputusan mengenai orang yang akan diusung sebagai calon gubernur.

Sebab, kata Djarot, DPP tidak hanya fokus pada Pilkada DKI, tetapi juga pilkada di daerah lain. Menurut Djarot, ada 101 pilkada yang akan diikuti PDI-P pada 2017.

Oleh karena itu, ia menganggap tidak mungkin jika rapat partainya hanya membahas mengenai Pilkada DKI. "Memang Pilkada DKI ini sangat strategis. Akan tetapi, jangan terpaku di DKI, apalagi hanya bicara tentang orang per orang," kata Djarot.

Kompas TV Ahok Berubah, Tak bisa Pastikan Siapa Wakilnya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com