Mendagri Ungkap Beragam Penyebab Pengendapan Anggaran di Daerah

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, banyak kasus penyerapan anggaran yang terhambat di sejumlah daerah.

Menurut Tjahjo, salah satu penyebabnya adalah pihak yang mengerjakan proyek pembangunan tidak mengambil keseluruhan anggaran sesuai dengan jangka waktu.

"Saya kemarin ke Riau karena anggaran tiga termin yang mestinya diambil kontraktor, belum diambil. Diambilnya sekaligus kalau sudah selesai," ujar Tjahjo di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (7/8/2016).

Ia mengatakan, pemerintah daerah memiliki argumen masing-masing atas kurang maksimalnya penyerapan anggaran. Ia yakin bahwa permasalahan pengendapan anggaran bukan karena kesengajaan kepala daerah.

"Saya kira tidak ada niat seorang gubernur untuk menyimpan, pasti ada masalah, ada di terminnya, proses KR-nya terlambat," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan seluruh gubernur tentang pentingnya penyerapan anggaran untuk pembangunan daerah.

Proses lelang tender harus dilakukan lebih awal sehingga anggaran pada kuartal pertama bisa diserap ke bawah.

Tjahjo mengatakan, penyerapan itu penting karena menyangkut percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Presiden Jokowi telah secara terang-terangan mengungkapkan serapan anggaran di sejumlah daerah.

Kepala daerah yang pertama kali ditegur oleh Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok karena serapan anggaran di DKI Jakarta terendah dari seluruh provinsi.

"Pak Ahok duitnya memang gede, tetapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi.

Setelah Jakarta, Jawa Barat menempati urutan kedua dengan dana yang tersimpan mencapai Rp 8,034 triliun. Kemudian, disusul Jawa Timur dengan Rp 3,9 triliun, Riau Rp 2,86 triliun, Papua Rp 2,59 triliun, Jawa Tengah Rp 2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp 1,57 triliun, Banten Rp 1,52 triliun, Bali Rp 1,4 triliun, dan Aceh Rp 1,4 triliun.

Jokowi menyebutkan, total dana APBD yang masih tersimpan di bank hingga Juni 2016 mencapai Rp 214 triliun. Ia yakin, jika dana tersebut digunakan oleh kepala daerah untuk hal-hal produktif, itu bisa menggerakkan perekonomian.

Presiden mengingatkan bahwa pertumbuhan daerah penting sekali. Proses tender harus lebih awal shg kuartal pertama yg tersisa hampir 246 T kalo bs diserap, digelontorkan ke bawah, bisa bantu proses pertumbuhan masy di daerah.