Demokrat: Presiden Jangan Biarkan Ada Polemik Panjang Terkait "Tax Amnesty"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menekankan, persoalan pengampunan pajak (tax amnesty) bukanlah hal kecil karena kebijakan tersebut akan menentukan nasib bangsa dalam jangka pendek dan panjang.

Perlu kerja keras dari pemerintah untuk meyakinkan bahwa kebijakan tersebut tepat dan tidak justru semakin memperburuk situasi ekonomi masyarakat.

"Jangan biarkan ada polemik panjang. Ini menyangkut hajat kepentingan luas. Presiden harus turun tangan, tidak boleh (polemik) dibiarkan supaya tidak terjadi opini sesat di publik," kata Didi dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016).

Pemerintah menargetkan pendapatan negara dari uang tebusan pengampunan pajak hingga Rp 165 triliun, sementara sejumlah pihak menganggap target tersebut terlalu tinggi.

Jika target tersebut nantinya tak tercapai, kata Didi, maka dampak yang terjadi kepada publik akan sangat besar.

Ia menyebutkan, dampak yang akan jelas terlihat adalah pembangunan infrastruktur yang mangkrak hingga terganggunya program pengentasan masyarakat miskin.

"Jadi, tim ekonomi Presiden sendiri apakah sudah melihat beberapa dampak yang akan terjadi? Belum lagi kecurigaan adanya pencucian uang " ujarnya.

Didi juga mengatakan, jangan hanya bicara mengenai pihak-pihak yang kerap menunggak pajak, tetapi perlu juga soroti rakyat yang patuh dalam membayar pajak.

Jika kebijakan tax amnesty nantinya tak memberikan hasil yang memuaskan, maka hal itu juga akan berdampak terhadap mereka yang rajin membayar pajak.

"Kalau ini gagal, apakah tidak akan pengaruh terhadap semangat mereka membayar pajak?" tutur Didi.