Partai Demokrat Minta Pemerintah Beri Penjelasan Vaksin Palsu Tak Berbahaya

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, pemerintah tidak bisa disalahkan terkait peredaran vaksin palsu yang telah beredar sejak tahun 2003. Dia mengatakan, kasus vaksin palsu adalah tanggung jawab bersama.

"Sejak 2003 baru kebongkar hari ini, ini tanggung jawab kita semua. Kami tidak pernah menyalahkan pemerintah. Yang penting ayo selesaikan vaksin palsu ini," kata Hinca di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Menurut Hinca, yang harus dilakukan pemerintah adalah menenangkan masyarakat. Salah satunya dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa vaksin palsu tidak berdampak buruk bagi pasien.

(Baca: Kemenkes Diminta Keluarkan Surat Pernyataan bahwa Vaksin Palsu Tak Berbahaya)

"Korbannya dijelaskan kalau tidak berdampak secara buruk terhadap pasien, kemudian divaksin baru dan pidanakan pelakunya. Itu juga jalan keluar yang dapat dilakukan pemerintah," ucap Hinca.

Hinca menilai langkah pemerintah telah tepat bila melakukan hal tersebut. Ia menyebut partainya mendukung kerja pemeritah dalam menanggulangi kasis vaksin palsu.

(Baca: IDI Sebut Dokter Hanya Korban Kasus Vaksin Palsu)

Hingga hari ini, penyidik telah menetapkan 23 tersangka terkait vaksin palsu. Tidak hanya dokter, mereka yang terlibat juga termasuk bidan, pemilik apotek, perawat, distributor, hingga produsen vaksin palsu.

Berdasarkan paparan Bareskrim Polri dan Kementerian Kesehatan di Komisi IX DPR kemarin, ada 14 rumah sakit, 8 klinik, dan tenaga kesehatan yang menggunakan vaksin palsu. Sebagian besar beroperasi di sekitar Bekasi. Rinciannya, 10 RS di Kabupaten Bekasi dan tiga RS di Kota Bekasi serta satu di Jakarta Timur.