Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Pemerintah Bolehkan Vaksin Impor meski Rawan Dipalsukan

Kompas.com - 19/07/2016, 16:44 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, pemerintah tidak melarang rumah sakit untuk membeli vaksin buatan perusahaan farmasi dari luar negeri.

Menurut Nila, tidak semua kebutuhan vaksin dibuat di dalam negeri oleh PT Bio Farma.

"Untuk imunisasi wajib, rumah sakit swasta bisa meminta dari pemerintah, namun rumah sakit swasta boleh membeli vaksin impor," ujar Nila dalam jumpa pers di Gedung Kemenkes, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Selain rumah sakit swasta, menurut Nila, rumah sakit pemerintah juga dapat membeli vaksin impor yang tidak digunakan sebagai imunisasi wajib.

Vaksin impor juga diperbolehkan apabila jenis vaksin tertentu tidak diproduksi oleh PT Bio Farma.

"Misalnya seperti cacar air, itu tidak wajib. Tapi yang ingin dan membutuhkan, ada dari impor. Yang dari kami itu misalnya vaksin rabies, bukan imunisasi wajib, tapi kami sediakan, tapi impor (karena tidak diproduksi Bio Farma)," kata Nila.

Beberapa produsen farmasi luar negeri yang memproduksi vaksin untuk diimpor ke Indonesia misalnya, Sanofi, Glaxosmithkline, dan Pfizer.

"Jadi memang ada beberapa dari impor. Yang diimpor bisa sama seperti yang untuk imunisasi wajib, atau pilihan," kata Nila.

Namun, yang menjadi masalah, menurut Nila, beberapa rumah sakit swasta mengambil vaksin dari distributor yang tidak resmi. Diduga, distributor tersebut menyalurkan vaksin yang kandungannya diragukan atau palsu.

Kompas TV Menkes: Anggaran Pengadaan Vaksin Ditambah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com