Mendikbud: Ketika Masyarakat Sejahtera, Tidak Akan Ada Tuntutan Macam-macam

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, buruknya pembangunan sektor pendidikan di Papua menjadi salah satu penyebab munculnya gerakan yang menginginkan Papua merdeka.

Menurut dia, akses terhadap pendidikan merupakan salah satu poin indikator kesejahteraan dan kebahagiaan yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, kata Anies, Pemerintah sedang mempersiapkan seragkaian kebijakan untuk melaksanakan percepatan pembangunan pendidikan di Papua.

"Semua indikator kesejahteraan itu bisa berpengaruh karena ketika masyarakat sejahtera tentu tidak akan ada tuntutan yang macam-macam. Indikator yang tidak terpenuhi akan menjadi alasan Papua lepas dari Indonesia," ujar Anies, seusai rapat perencanaan pendidikan Papua, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2016).

Anies memaparkan data Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua tahun 2015 yang disusun oleh Kemendikbud.

Dari data tersebut, kata dia, dapat ditarik disimpulkan bahwa pembangunan pendidikan di Papua masih sangat rendah.

Anggaran pendidikan dari APBD hanya dialokasikan sebesar Rp 100 miliar dari total keseluruhan Rp 11, 94 triliun.

Dari angka tersebut, menunjukkan alokasi pendidikan hanya 0,84 persen.

Dengan alokasi Rp 100 miliar itu, setiap siswa hanya mendapat dana pendidikan dari pemerintah daerah sebesar Rp 165.400 per tahun.

Kondisi sarana dan prasana mengajar juga memprihatinkan. Tercatat, ada 7.628 ruang kelas yang rusak pada tingkat SD, 2.246 di tingkat SMP, dan 1.158 di tingkat SMA.

Sementara, persentase penduduk tuna aksara tahun 2014 juga sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain.

Jumlah masyarakat buta huruf di Papua mencapai 584.441 orang atau 28,61 persen.

Angka ini sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang hanya mencapai 0,70 persen.

Anies mengungkapkan, upaya pembangunan di Papua akan dilakukan secara menyeluruh lintas sektoral, termasuk sektor pendidikan.

Pemerintah akan fokus melakukan pembenahan di tingkat SD hingga perguruan tinggi.

"Kami tidak ingin pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Harus berjala lintas sektoral. Pendidikan dasar, menengah dan tinggi harus dikerjakan bersama. Agar pembangunan Papua bisa menyeluruh," kata Anies.