Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo: Persoalan Perbatasan yang Masih Rumit dengan Malaysia

Kompas.com - 19/05/2016, 18:17 WIB
Ayu Rachmaningtyas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, persoalan perbatasan dengan sejumlah negara telah diselesaikan.

Akan tetapi, penyelesaian persoalan perbatasan dengan Malaysia hingga saat ini belum menemukan formula yang tepat. 

"Yang masih rumit sampai saat ini ya Malaysia," kata Tjahjo setelah meresmikan Gedung Badan Nasional Pengelola Perbatasan, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2016).

Tjahjo menyebutkan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sulit menentukan batas negara masing-masing.

Di beberapa bagian, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia seakan tak berjarak. Di wilayah tertentu, bahkan ada warga yang memiliki dua kartu identitas kependudukan.

"Bagaimana ya, jarak satu langkah lalu pindah. Melangkah ke sana ke Indonesia, melangkah ke sini ke Malaysia," ujar Tjahjo.

Kesulitan penentuan wilayah perbatasan di antaranya di Nunukan dan Entikong.

"Selain daerah-daerah itu, masih ada pulau-pulau terluar yang belum beres," kata dia.

Secara keseluruhan, jelas Tjahjo, penentuan batas negara dengan negara lain, seperti Singapura, Filipina, dan Vietnam, terkait Laut China Selatan sudah diselesaikan.

Demikian pula persoalan perbatasan dengan Timor Leste dan Papua Niugini.

"Memang masih ada beberapa daerah antarnegara yang belum selesai. Namun, kemarin Menlu dan Pak Presiden sudah clear dengan Timor Leste. Sedangkan penyelesaian dengan Papua Niugini sudah diurus Pak Luhut dan beres," ujar Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengemudi HR-V yang Tabrak Bikun UI Patah Kaki dan Luka di Pipi

Pengemudi HR-V yang Tabrak Bikun UI Patah Kaki dan Luka di Pipi

Nasional
Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com