Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KBRI Korsel Koordinasikan Pencarian TKI Ilegal di Pulau Jeju

Kompas.com - 25/02/2016, 22:06 WIB

KOMPAS.com - Kedutaan Besar RI di Korea Selatan terus berkoordinasi dengan warga negara Indonesia yang bekerja di sektor formal untuk mencari sekitar 20 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Pulau Jeju.

"Saat ini ditengarai masih ada 20-an yang belum muncul. Mereka baru melapor kalau sudah terpaksa karena sudah bayar mahal," kata Koordinator Fungsi Konsuler KBRI di Seoul, Aji Surya melalui pesan pendek kepada Antara, Kamis (25/2/2016).

Menurut Aji, KBRI sulit untuk mengetahui keberadaan para TKI yang kebanyakan bekerja di sektor informal itu.

Kedutaan hanya dapat memantau TKI ilegal yang bekerja di Pulau Jeju melalui koordinasi dengan WNI di pulau yang terkenal sebagai lokasi wisata itu.

"Kami tidak tahu berapa jumlah yang sebenarnya karena memang mereka tidak pernah lapor," kata Aji.

Pihak KBRI menyayangkan masih adanya TKI yang masuk melalui jalur ilegal dengan penuh risiko seperti tertangkap pihak keamanan Korsel maupun terlantar akibat ketidakjelasan status pekerjaan.

"Mereka mungkin juga tidak terlantar, karena kalau terlantar biasanya baru kirim SOS," ucap Aji.

KBRI menyediakan layanan telepon kepada seluruh WNI yang berada di Korsel untuk melaporkan penemuan TKI ilegal atau pun yang terlantar melalui nomor +82 10-5063-1963.

Sebelumnya, pihak KBRI pada Februari 2016 telah memulangkan sebanyak 32 TKI ilegal yang terlantar dari Pulau Jeju.

Para WNI pekerja resmi di pulau itu akan menghubungi KBRI di Seoul untuk kemudian memfasilitasi pemulangan TKI ilegal bermasalah ke Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com