Menurut Epyardi, pertemuan dengan Suryadharma tersebut untuk meminta pandangannya terkait perkembangan politik PPP menuju penyelesaian sengketa kepengurusan.
Salah satunya, untuk membujuk Suryadharma agar mau merestui pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP.
"Kalau Ketua Umum, Pak SDA setuju, ya saya setuju. Kalau tidak setuju, ya kita rayu Beliau supaya setuju," kata Epyardi, saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.
Pelaksanaan Mukernas PPP merupakan langkah lanjutan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengaktifkan kembali SK kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung.
Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 6 bulan.
Para pengurus DPP PPP hasil Muktamar Bandung tersebut diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Mukernas, dan mempersiapkan pelaksanaan Muktamar islah PPP.
Meski demikian, Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, mengataka, Suryadharma tidak merestui digelarnya Mukernas yang sedang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.
Menurut Dimyati, Mukernas dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru, pasca-dicabutnya surat keputusan yang mengakui kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya oleh Menkumham.
Menurut dia, Suryadharma khawatir penyelenggaraan Mukernas akan mengulang sejarah Mukernas di Bogor beberapa waktu lalu.
"Jangan sampai Beliau dipecat lagi, lalu Plt-nya Emron Pangkapi lagi," ujar Dimyati di Gedung DPR Senayan, Rabu (24/2/2016).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.