Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepanjang 2015, 190 Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama Terjadi di Indonesia

Kompas.com - 23/02/2016, 14:18 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - The Wahid Institute merilis hasil pemantauan terkait situasi kebebasan beragama di Indonesia.

Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid menyebutkan, sebanyak 190 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) terjadi di Indonesia sepanjang 2015 dengan jumlah tindakan 249.

Angka tersebut menunjukkan kenaikan 23 persen dari tahun sebelumnya dengan jumlah peristiwa yang dilaporkan sebanyak 158 peristiwa dengan 187 tindakan.

Hal ini, lanjut Yenny, disebabkan karena tifak adanya perubahan signifikan dalam pola penangaban kasus-kasus pelanggaran KBB.

(Baca: "Kursi Kosong Itu untuk Presiden Jokowi")

"Pola penanganan pelanggaran KBB oleh pemerintah, seperti penegak hukum, pemulihan hak korban dan inklusi antar para pihak yang terlibat konflik agama juga kurang sistematis dan terlihat sporadis," tutur Yenny di Balai Kartini, Selasa (23/2/2016).

Meski begitu, Yenny mengaku ada keinginan kuat dari pemerintah terutama pemerintah pusat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan KBB dan intoleransi yang dianggap sebagai salah satu problem utama bangsa.

Namun, niat tersebut menurutnya tak diiringi implementasi berupa langkah konkret dengan menuntaskan berbagai masalah yang masih menggantung.

(Baca: Warga Syiah Sampang Akan Dicabut Status Kependudukannya)

"Seperti masalah pengungsi umat Syiah Sampang, masalah GKI Yasmin, masalah pembakaran dan penutupan gereja-gereja  di Aceh Singkil, masalah masjid di Manokwari dan Bitung, dan masalah lainnya," kata putri mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid ini.

Adapun aktor pelanggaran tersebut, Yenny menambahkan, 52 persennya adalah negara, atau sebanyak 130 tindakan. Sementara 48 persen sisanya atau 89 tindakan dilakukan oleh non-negara.

"Ini menunjukkan adanya intensitas dan masifnya mainstreaming intoleransi di kalangan aparatur pemerintah, terutama di lingkungan pemerintah daerah," ujarnya.

(Baca: Kepada JK, FKUB Papua Minta Gereja Kembali Dibangun di Aceh Singkil)

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menanggapi positif hasil pemantauan The Wahid Institute tersebut karena telah secara rutin menyoroti masalah kehidupan beragama di Indonesia.

Dengan banyaknya warga Indonesia, menurut Lukman, maka penting jika semakin banyak pihak yang memberi perhatian terhadap kualitas keberagaman bangsa.

"Indonesia begitu besarnya. Kompleksitas yang dihadapi juga tidak sederhana sehingga kita tidak boleh menutup mata terhadap temuan-temuan kasus tadi. Harus jadi perhatian kita," tutur Lukman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com