Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polusi Memburuk, Pemerintah Diminta Tak Lagi Kembangkan PLTU Batubara

Kompas.com - 08/02/2016, 08:51 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah membangun PLTU Batubara untuk mengatasi krisis energi dan krisis listrik dinilai keliru oleh pegiat lingkungan. Pasalnya, batubara merupakan sumber energi paling kotor dan dan menghasilkan emisi karbon yang paling besar.

"Batubara tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam kesehatan manusia. Kami ingin mendorong pemerintah beralih ke energi bersih yang bersumber dari potensi alam, seperti panas bumi, angin dan air. Kenapa dibilang bersih, karena memang tidak ada emisinya," ujar Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika, di Jakarta, Minggu (7/2/2016).

Menurutnya, saat ini banyak negara sudah meninggalkan PLTU batubara dan beralih ke energi terbarukan. Polusi yang sangat buruk membuat pemerintah di beberapa negara berkomitmen untuk mengurangi penggunaan batubara untuk menghasilkan listrik.

(Baca: Banyak Pelanggaran, Komnas HAM Rekomendasikan Proyek PLTU Batang Dipindah)

Amerika menjadwalkan menutup 200 PLTU kemudian menambahkan 46 gigawatt pada energi terbarukan dari tenaga angin, matahari, dan geothermal. Sebanyak 24 perusahaan batubara di Amerika tutup dalam tiga tahun terakhir.

Pemerintah China, pada kuartal pertama 2015 menurunkan 3,7 persen PLTU batubara. Pembangkit listrik tenaga air naik 17 persen, sedangkan tenaga angin dan tenaga surya naik 20%, yang berdampak pada penurunan impor batubara 40 persen.

"Sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya alam yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi bersih. Geothermal kita 30 persen dari keseluruhan yang dimiliki dunia. Kita mendapat sinar matahari sepanjang tahun," ungkapnya.

(Baca: Proyek PLTU Batang Dimulai meski Ada Masalah)

Lebih lanjut, Hindun mengharapkan adanya regulasi yang ketat dari Pemerintah mengenai pembatasan emisi dan PLTU batubara.

"Bulan lalu pemerintah India baru saja merilis regulasi baru soal pengaturan ambang batas emisi PLTU. Di Indonesia masih 3 sampai 7 kali lebih buruk," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com