Persiapan Pilkada 2017, Munas Golkar Sebaiknya Digelar Paling Lambat pada Maret

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar hasil Munas Riau periode 2009-2015 meminta agar Musyawarah Nasional Partai Golkar digelar selambat-lambatnya pada Maret 2016.

Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung mengatakan, idealnya munas tersebut dilanjutkan dengan musyawarah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Februari 2017. Persiapan jelang pilkada harus mulai dilakukan pada Juni atau Juli 2016.

"Tahapan-tahapannya akan diawali Juni atau Juli, maka perlu persiapan sejak dini dari jajaran Partai Golkar, baik pusat maupun daerah, supaya partai betul-betul terkonsolidasi," ujar Akbar di Akbar Tandjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/2016).

Pertimbangan telah mengadakan pertemuan tadi malam yang dihadiri oleh anggota-anggotanya, termasuk para tokoh senior yang pernah aktif di pemerintahan dan DPR.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin penting, antara lain desakan untuk segera membentuk kepanitiaan munas yang memenuhi unsur rekonsiliatif dan berkeadilan.

Pertemuan itu juga menghasilkan rekomendasi terkait kepesertaan munas serta meminta DPP merehabilitasi nama kader partai yang pernah dipecat.

Pertimbangan yang disusun oleh Dewan Pertimbangan nantinya akan diserahkan ke DPP agar ditindaklanjuti.

Akbar menyatakan, Dewan Pertimbangan akan mengawal ketat penyelenggaraan munas mulai dari proses awal, pelaksanaan hingga Munas berakhir.

"Supaya betul-betul menghasilkan suatu keputusan yang bisa menjamin agar Partai Golkar ke depan menjadi partai yang betul-betul solid, bersatu, menghasilkan prestasi-prestasi yang dapat mengangkat harkat martabat partai," kata mantan Ketua Umum Golkar tersebut.