Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Bantah Kasus Mobile 8 Terkait Persaingan Surya Paloh Vs Hary Tanoe

Kompas.com - 22/01/2016, 21:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung Muhammad Prasetyo meminta jangan ada pihak tertentu yang mendramatisasi upaya Kejaksaan Agung dalam mengungkap dugaan korupsi PT Mobile 8 Telecom.

Prasetyo menegaskan, dalam kasus dugaan transaksi palsu yang dilakukan perusahaan telekomunikasi itu, langkah Korps Adhyaksa murni pada upaya penegakan hukum.

Terkait tuduhan kasus ini kental suasana persaingan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang juga mantan pemilik saham mayoritas PT Mobile 8, Prasetyo menantang agar hal tersebut dibuktikan.

"Yang bicara seperti itu tanya sama mereka, ada buktinya tidak," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Kasus dugaan korupsi PT Mobile 8 bermula saat Kejaksaan Agung menemukan transaksi fiktif yang dilakukan dengan PT Jaya Nusantara pada rentang 2007-2009.

Transaksi sebesar Rp 80 miliar ini menjadi dasar permohonan restitusi (ganti rugi) pajak yang diajukan perusahaan jaringan seluler itu.

"PT Jaya Nusantara sebenarnya tidak mampu untuk membeli barang dan jasa telekomunikasi milik PT Mobile 8," ujar ketua tim penyidik dugaan korupsi PT Mobile 8, Ali Nurudin, pada Rabu (21/10/2015) silam.

"Transaksi pun direkayasa, seolah-olah terjadi perdagangan dengan membuatkan invoice sebagai fakturnya," kata dia.

Permohonan restitusi tersebut dikabulkan Kantor Pelayanan Pajak dan masuk ke bursa pada 2009 meski bukti transaksi yang menjadi persyaratan palsu.

Pada kasus yang telah masuk dalam tahapan penyidikan ini, kejaksaan sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk anggota Dewan Komisaris.

Meski demikian, belum ada satu pun tersangka dalam kasus ini.

Kasus ini kemudian masuk ke ranah politik saat politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, dalam rapat Komisi III dengan Kejaksaan Agung menyebut kasus Mobile 8 merupakan pertarungan Surya Paloh dengan Hary Tanoe.

Fraksi Nasdem di DPR kemudian mengirimkan surat yang berisi protes kepada pimpinan Fraksi PDI-Perjuangan.

(Baca: Tak Terima Sikap Masinton Pasaribu, F-Nasdem Somasi PDI-P)

Meski demikian, Masinton menegaskan tidak akan meminta maaf kepada Nasdem atas pernyataan yang ia lontarkan.

(Baca: Masinton Pastikan Tak Akan Minta Maaf ke Nasdem)

"Saya tidak akan menyampaikan permohonan maaf apa pun karena itu prinsip yang dijamin UU," kata Masinton saat dihubungi, Kamis (21/1/2016).

(Valdy Arief)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com