Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Rebut Ilmu Pengetahuan, Ekonomi dan Politik (Kekuasaan)

Kompas.com - 11/12/2015, 19:14 WIB
advertorial

Penulis

Ada tiga hal yang harus direbut oleh umat Islam agar tidak tertinggal dengan bangsa lain, yaitu ilmu pengetahuan, ekonomi dan politik (kekuasaan).

Saat ini umat Islam sedang mengalami pertengkaran internal yang luar biasa. Menurut Ketua MPR RI dan juga Dewan Pakar ICMI Zulkifli Hasan, umat Islam jangan mengedepankan perbedaan tetapi cobalah untuk menonjolkan persaman. 

 
"Kita umat Islam selalu bertengkar terus. Karena, selalu mengedepankan perbedaan. Cobalah untuk menonjolkan persamaan dan menyingkirkan perbedaan-perbedaan," ujarnya.
 
Selain itu, pada acara Muktamar dan Milad Ke-25 ICMI di Lombok pada hari ini (11/12) yang mengangkat tema "Membangun Indonesia Bermartabat," Zulkifli Hasan juga sempat mengatakan jika sejak reformasi 1998 telah lahir Indonesia baru. Indonesia yang lebih bebas dalam hal persaingan politik. 
 
"Saya berpendapat sejak reformasi 1998 dan empat tahap perubahan UUD 1945 telah lahir Indonesia baru. Sebuah negara baru yang berbeda dari Indonesia sebelum perubahan UUD 1945. Makanya,  saya dan Pak Hidayat tidak terpikir sebelumnya bisa menjadi seperti sekarang ini," ujarnya. 
 
Lebih lanjut, beliau mengungkapkan jika saat ini kebebasan berpolitik sudah jauh dari demokrasi Indonesia sesuai dengan sila ke-4 (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan). 
 
"Tapi demokrasi Indonesia itu ditukar dengan persaingan bebas. Kita bertarung bebas. Pemenang ditentukan dengan suara terbanyak," ujarnya menambahkan.
 
Acara Muktamar ICMI kali ini selain menghadirkan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan juga menghadirkan tokoh ICMI lainnya, seperti Ketua Dewan Penasihat ICMI Jimly Assiddiqie,  Bendahara ICMI Sandiaga Uno, Ketua Presidium ICMI Prio Budi Santoso, Ketua Presidium ICMI Marwah Daud, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, Anggota Komisi I DPR RI Syafrudin, Ketua Presidium ICMI Ilham Habibie dan Ketua Presidium ICMI yang juga mantan Menteri BUMN Sugiharto.
 
Terakhir, beliau berharap ICMI dapat memberikan pikiran-pikiran jernih bagi bangsa yang saat ini dalam situasi gaduh dan etika yang diabaikan. 
 
"Tidak hanya ribut soal muktamar, ICMI sungguh-sungguh bisa melahirkan cendikiawan yang melahirkan pemikiran-pemikiran yang jernih. Apakah sistem bernegara, sistem berbangsa yang rame, yang gaduh, yang menang-menangan ini sudah tepat apa belum? Itu yang ditunggu oleh publik," tutupnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com