Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Kita Harus Keluar dari Ekonomi yang Serakah

Kompas.com - 25/11/2015, 17:31 WIB

PALEMBANG, KOMPAS.com - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, sistem ekonomi kapital yang diterapkan di banyak negara, yakni menyerahkan ke mekanisme pasar sangat membahayakan kelestarian lingkungan. Pasalnya, para pelaku cenderung serakah.

"Ekonomi dunia saat ini masih konvensional dan kapital, menyediakan ke mekanisme pasar. Jika tidak segera dikoreksi dan diperbaiki maka akan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia di bumi," kata SBY dalam kuliah umum di Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, Rabu (25/11/2015), seperti dikutip Antara.

Dalam pidato bertema "Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau Abad 21" itu, SBY mengatakan bahwa negara harus bertindak dan mengukuhkan keberadaannya sebagai penjaga lingkungan dengan bertanggung jawab penuh.

Menurut SBY, ini berdasarkan koreksi atas penerapan revolusi industri pada abad ke-18 yang berujung pada kerusakan lingkungan secara masif, meski di sisi lain mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi konsep pembangunan berkelanjutan harus dikedepankan, dan untuk sektor pertanian, model yang paling cocok yakni 'green economy', yakni sistem perekonomian yang mampu meningkatkan kualitas hidup manusia (sejahtera) dengan berkeadilan sosial," tuturnya.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara berkembang dengan perkirakan penduduk mencapai 306 juta jiwa di tahun 2035, harus bertransformasi total terkait pembangunan sektor pertanian ini.

"Mengapa? Karena jika tidak mau dan tidak mampu maka Indonesia akan tersisi dan menjadi bangsa yang tertinggal. Lantas, jika sudah begini maka Indonesia menjadi bangsa yang suram dan bermasalah," tukasnya.

Persoalannya, menurut SBY, mau atau tidak mau bangsa ini untuk berubah karena sejatinya konsep untuk mencapai ketahanan pangan dalam upaya mencapai kesejahteraan ini sudah diketemukan dan telah menjadi konsesus negara-negara di dunia.

Konsep 'green economy' ini tertuang dalam "Sustainable Development Goals" 2015-2030 (pengganti MDGs) yang tujuan utamanya mengurangi kemiskinan dan menghilangkan kelaparan.

"Ini bukan persoalan ide barunya, tapi terkadang bangsa kita sendiri yang enggan berubah. Padahal sudah tahu salah, mengapa dipertahankan," ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Mulai saat ini, menurut SBY, negara harus berhitung dalam setiap penggunaan sumber daya alam mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi.

"Kita semua harus keluar dari ekonomi yang serakah dan beralih ke ekonomi hijau. Pakailah yang dibutuhkan saja," ujar kata Presiden The Global Green Growth Institute ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com