Rusuh Pilkada Manado akibat Koordinasi KPU-Kepolisian Tidak Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum meminta komisioner KPU di daerah berkoordinasi dengan baik dengan pihak kepolisian. Hal itu perlu agar tidak terjadi kerusuhan seperti terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, rusuh di Manado pekan lalu terjadi akibat koordinasi yang kurang baik antara KPU Kota Manado dan kepolisian.

(Baca Pilkada Manado: Diakomodasi, Digugurkan, dan Diloloskan Kembali)

"Disimpulkan dari hasil verifikasi, KPU Kota Manado tidak berkoordinasi dengan baik dengan pihak kepolisian. Polresnya, ya," ujar Hadar di Kantor KPU, Jakarta, Senin (23/11/2015).

Kondisi demikian pada akhirnya memberi keleluasaan pihak-pihak yang menekan KPU Kota Manado. Hal itu semestinya tidak dibiarkan.

"Mereka sempat dikurung sampai 6 jam di dalam ruangan tidak boleh keluar dan seterusnya," kata Hadar.

Menurut Hadar, polisi seharusnya dapat segera mengevakuasi para penyelenggara pemilu tersebut. Sebab, dengan membiarkan mereka terkurung, berarti polisi membiarkan situasi di mana penyelenggara pemilu dipaksa mengambil keputusan dalam suasana penuh tekanan.

Ia berharap agar KPU Kota Manado bisa segera menjalankan tugasnya mencoret kembali calon kepala daerah bebas bersyarat, Jimmy Rimba Rogi-Bobby Daud agar permasalahan bisa cepat selesai.

(Baca KPU Minta KPU Manado Kembali Coret Jimmy Rimba Rogi)

"Mudah-mudahan ini bisa segera selesai. Satu lagi kami minta mereka berkoordinasi dengan baik dengan pihak kepolisian," kata Hadar.