Pansus Pelindo II Diminta Undang Pakar Bisnis, Tak Hanya Panggil Barisan Sakit Hati

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Pelindo II DPR diminta mengundang pakar ekonomi dan bisnis yang mengerti cara kerja Badan Usaha Milik Negara. Dengan begitu, Pansus bisa mendapatkan masukan mengenai cara kerja di PT Pelindo II.

"Saya rasa para pakar infrastruktur yang terlibat dalam membangun ekonomi dan ahli di bidang BUMN harus diundang," kata Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali saat dihubungi, Kamis (22/10/2015).

Rhenald merasa selama ini Pansus hanya fokus pada bidang hukum sehingga tidak mendapat masukan mengenai kinerja Pelindo dan BUMN yang menurut dia sudah sangat baik. (baca: Mantan Bawahan Budi Waseso Mengaku Sempat Dihalangi Lino Saat Penggeledahan)

Terlebih lagi, yang diundang dalam forum Pansus itu adalah serikat pekerja Jakarta Internasional Container Terminal, yang memiliki konflik kepentingan dengan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.

ist Prof Rhenald Kasali

Rhenald menilai, banyaknya protes yang berdatangan ini, disebabkan karena BUMN dibawah kepemimpinan Rini Soemarno tengah melakukan perubahan yang radikal, termasuk di Pelindo II.

Perubahan tersebut, menurut dia, sangat positif untuk BUMN. Namun, banyak pihak tak mengerti proses ini dan mempermasalahkannya. (baca: Rizal Ramli Anggap RJ Lino Sudah Sok Kuasa dan Semakin "Ngaco")

Misalnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang banyak diprotes karena dibangun di tengah-tengah akses transportasi lain yang sudah memadai.

Padahal, banyak daerah lain yang banyak membutuhkan infrastruktur transportasi. (baca: Dinilai Politis, Pansus Pelindo II Dikhawatirkan Senasib dengan Pansus Century)

Namun, Rhenald menilai, BUMN dituntut mempunyai keuntungan besar sehingga wajar jika bekerjasama dengan China dalam membangun kereta cepat di daerah yang ramai penduduk seperti Jakarta-Bandung.

Adapun pembangunan infrastruktur transportasi di daerah lain yang masih sepi penduduk, lanjut dia, merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

"Tapi terjadi lah konflik di masyarakat karena BUMN masih disamakan dengan kementerian teknis," ucapnya.

Di Pelindo II, lanjut Rhenald, sudah ada keberhasilan membangun dan menata Tanjung Priok. Upaya untuk membangun pelabuhan dengan ukuran yang lebih besar tanpa tambahan dana dari APBN pun sudah dilakukan.