Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan

Kompas.com - 04/10/2015, 11:01 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, mempertanyakan keseriusan Pemerintah dalam menangani kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Menurut Didi, langkah pemerintah kurang terlihat dalam penanganan masalah ini. Didi menuturkan, ribuan warga di wilayah Sumatera dan Kalimantan telah mengidap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat menghirup asap kebakaran hutan.

Ia ingin pemerintah juga memperhatikan masyarakat yang menjadi korban itu. "Asap sudah memakan korban, di mana pemerintah? Saya meyakini banyak lagi korban-korban yang tidak terpantau," kata Didi melalui pesan singkat, Minggu (4/10/2015).

Didi juga menyesalkan dampak kebakaran hutan yang menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Ia berharap pemerintah menyadari itu dan menyiapkan langkah terobosan untuk memperbaiki lingkungan di lokasi kebakaran.

"Perlahan tetapi pasti alam dan hutan kian terancam. Pemerintah punya tanggung jawab besar akan nasib bangsa, alam dan lingkungan ke depan," ujarnya.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyatakan bahwa pemerintah saat ini terus mengupayakan penanganan kebakaran hutan di wilayah Sumatera serta Kalimantan.

Sutopo menyatakan ini untuk menepis tudingan Pemerintah tidak memperhatikan masalah di daerah.

Sutopo menjelaskan, untuk penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera serta Kalimantan, BNPB menyediakan dana Rp 385 miliar. Anggaran itu akan ditambah jika diperlukan dan berasal dari dana siap pakai BNPB.

Untuk pemadaman api di hutan Sumatera dan Kalimantan, BNPB mengerahkan 17 helikopter water bombing. Helikopter tersebut disebar di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Selain helikopter itu, BNPB bersama BPPT juga mengerahkan 4 pesawat Cassa 212 di Riau sejak 6 Juni 2015. Pesawat itu telah menaburkan 125 ton garam ke awan untuk menciptakan hujan buatan.

Pesawat Cassa 212-200 juga ditempatkan di Sumatera Selatan sejak 12 Juli 2015 dan telah menaburkan 37 ton garam untuk menciptakan hujan buatan. Di Kalimantan Barat, pesawat Cassa 212 juga menaburkan 22 ton garam untuk hujan buatan.

Dana operasional yang dikeluarkan BNPB untuk aktivasi posko dan personel di 6 provinsi mencapai Rp 21 miliar. Terdapat 2.909 personel gabungan, termasuk dari TNI/Polri, yang diterjunkan memadamkan api melalui darat.

"Jadi, kalau dibilang pemerintah pusat kurang perhatian, semua biaya bantuan itu dari pusat," pungkas Sutopo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com