Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Bantah Kinerja DPR Rendah karena Sering ke Luar Negeri

Kompas.com - 29/09/2015, 11:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto membantah kinerja DPR rendah karena pimpinannya sering ke luar negeri. Menurut Agus, meski Ketua DPR Setya Novanto dan dua Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah saat ini tengah menunaikan ibadah haji atas undangan kerajaan Arab Saudi, tetapi DPR tetap berjalan seperti biasa.

Begitu pula saat Novanto dan Fadli sebelumnya melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk mengikuti Konferensi Ketua Parlemen dunia, DPR juga tetap bekerja sebagaimana mestinya.

"Kepergian Pak Novanto, Pak Fadli, dan Pak Fahri tidak mengganggu jalannya DPR. DPR tetap berjalan karena ada saya dan Pak Taufik Kurniawan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2015).

Agus mengatakan, sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dua pimpinan tetap bisa menjalankan DPR seperti biasa, termasuk memimpin paripurna. Namun, memang belum ada paripurna yang dijadwalkan.

"Dalam waktu dekat ini, setelah (Novanto, Fadli, Fahri) pulang akan rapim. Di situ jadwal ditetapkan," kata Agus.

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menilai bahwa kinerja DPR terhambat dalam beberapa waktu terakhir. Hal tersebut disebabkan karena seringnya pimpinan DPR bepergian ke luar negeri. (baca: Pimpinan Sering ke Luar Negeri, Masinton Merasa Kinerja DPR Memble)

"Pimpinan DPR sering keluar negeri, membuat kinerja DPR itu memble. Jadi kalau dimarahi rakyat, wajar-wajar saja,” kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Politisi PDI-P ini pun mencontohkan terhambatnya pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki dugaan korupsi di Pelindo II. Komisi III, kata dia, sudah merekomendasikan dibentuknya pansus pelindo II.

Namun, hingga kini rekomendasi itu belum dibawa ke Badan Musyawarah dan rapat pimpinan DPR. Akibatnya, usulan itu tidak bisa dibawa ke Paripurna untuk disetujui oleh para anggota.

Selain itu, surat mengenai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lolos, tertunda pembahasannya karena tak kunjung dibacakan di Paripurna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com