JAKARTA, KOMPAS.com – Advokat senior Todung Mulya Lubis mengatakan ada kecenderungan terjadi pelemahan terhadap lembaga-lembaga penegakan hak asasi manusia di Indonesia, salah satunya terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurut dia, pemerintah perlu meningkatkan dukungannya baik dari segi hukum maupun anggaran.
"Komnas HAM, dia tidak lagi begitu berwibawa dan powerful seperti dulu. Komnas Anak, Komnas Perempuan dan lain sebagainya. Mereka perlu diberikan power lebih," ujar Todung usai menghadiri acara seminar bertajuk The Geography of Human Rights di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (22/9/2015) malam.
Menurut Todung, saat ini penegakan HAM bukan menjadi agenda utama pemerintah bahkan cenderung diabaikan. Misalnya kasus-kasus HAM yang banyak terhenti dan tidak ditindaklanjuti. Fokus pemerintah, menurut dia, lebih kepada pembangunan infrastruktur.
Todung menambahkan, perlu juga ada upaya untuk meningkatkan relasi gerakan HAM di Indonesia dan di negara-negara lain secara lebih intensif dan komprehensif. Pasalnya, gerakan hak asasi manusia tidak akan efektif jika hanya dilakukan secara nasional namun harus secara global karena sifat pelanggarannya yang juga global.
"Pelanggaran HAM bukan accident tapi struktural. Pelanggaran HAM adalah buah dari ketimpangan dan kesenjangan global," ucap Todung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.