Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diminta Turun Tangan Selesaikan Perebutan Dana Desa

Kompas.com - 06/09/2015, 13:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menilai, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saling berebut dalam proses penyaluran dana desa. Kedua kementerian diduga mencari keuntungan dalam penyaluran dana desa dengan melibatkan kepentingan politik.

"Dana desa bukan hanya untuk kepentingan kesejahteraan, tetapi juga untuk kepentingan modal pada pemilu selanjutnya. Dana Rp 47 triliun pada 2016, itu besar sekali, dan itu dilirik kedua kementerian," ujar Fachrul Razi dalam diskusi Senator Kita di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2015).

Menurut Fachrul, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan pemerintah memberikan dana bagi desa, telah dimanfaatkan oleh kepentingan politik untuk berlomba-lomba meraih citra positif di mata publik. (baca: Pemerintah Dinilai "Cuci Tangan" soal Lambatnya Penyaluran Dana Desa)

Harapannya, pada pemilihan kepala daerah, atau pemilihan presiden selanjutnya, partai yang mengusung menteri tersebut akan lebih dipandang oleh publik. Mendagri Tjahjo Kumolo adalah politisi PDI-P, sedangkan Menteri Desa Marwan Jafar adalah politisi PKB.

Menurut Fachrul, perebutan pengaruh tersebut berdampak pada regulasi yang dikeluarkan masing-masing kementerian. Akibatnya, banyaknya peraturan justru membuat bingung pemerintah daerah. Hal itu juga menjadi penyebab lambatnya pencairan dana ke desa.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng juga mengatakan hal yang serupa. Menurut dia, PDI-P dan PKB adalah dua partai yang memiliki basis pendukung dalam jumlah besar di tingkat desa.

Karena itu, tidak mengherankan apabila keduanya berlomba untuk memengaruhi dukungan masyarakat desa dalam pilkada dan pilpres mendatang.

"Sekarang bagaimana kemudian Presiden (Joko Widodo) meminta kedua menteri untuk melupakan soal politik. Bagaimana keduanya bisa duduk bersama, menyelesaikan perebutan pengaruh, menyamakan pandangan, dan melakukan perbaikan regulasi," kata Robert.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com