Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diminta Turun Tangan Selesaikan Perebutan Dana Desa

Kompas.com - 06/09/2015, 13:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menilai, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saling berebut dalam proses penyaluran dana desa. Kedua kementerian diduga mencari keuntungan dalam penyaluran dana desa dengan melibatkan kepentingan politik.

"Dana desa bukan hanya untuk kepentingan kesejahteraan, tetapi juga untuk kepentingan modal pada pemilu selanjutnya. Dana Rp 47 triliun pada 2016, itu besar sekali, dan itu dilirik kedua kementerian," ujar Fachrul Razi dalam diskusi Senator Kita di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2015).

Menurut Fachrul, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan pemerintah memberikan dana bagi desa, telah dimanfaatkan oleh kepentingan politik untuk berlomba-lomba meraih citra positif di mata publik. (baca: Pemerintah Dinilai "Cuci Tangan" soal Lambatnya Penyaluran Dana Desa)

Harapannya, pada pemilihan kepala daerah, atau pemilihan presiden selanjutnya, partai yang mengusung menteri tersebut akan lebih dipandang oleh publik. Mendagri Tjahjo Kumolo adalah politisi PDI-P, sedangkan Menteri Desa Marwan Jafar adalah politisi PKB.

Menurut Fachrul, perebutan pengaruh tersebut berdampak pada regulasi yang dikeluarkan masing-masing kementerian. Akibatnya, banyaknya peraturan justru membuat bingung pemerintah daerah. Hal itu juga menjadi penyebab lambatnya pencairan dana ke desa.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng juga mengatakan hal yang serupa. Menurut dia, PDI-P dan PKB adalah dua partai yang memiliki basis pendukung dalam jumlah besar di tingkat desa.

Karena itu, tidak mengherankan apabila keduanya berlomba untuk memengaruhi dukungan masyarakat desa dalam pilkada dan pilpres mendatang.

"Sekarang bagaimana kemudian Presiden (Joko Widodo) meminta kedua menteri untuk melupakan soal politik. Bagaimana keduanya bisa duduk bersama, menyelesaikan perebutan pengaruh, menyamakan pandangan, dan melakukan perbaikan regulasi," kata Robert.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com